Page 1484 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 1484
Ringkasan
Ribuan buruh yang demo menolak Omnibus Law di Kantor Gubernur Jatim sudah bubar. Mereka
tidak jadi menginap.
Mereka bubar setelah Pemprov Jatim memenuhi tuntutan mereka untuk menolak UU Omnibus
Law. Namun Gubernur Khofifah Indar Parawansa tidak menemui mereka.
MASSA DEMO OMNIBUS LAW BUBAR MESKI TAK DITEMUI GUBERNUR KHOFIFAH
Ribuan buruh yang demo menolak Omnibus Law di Kantor Gubernur Jatim sudah bubar. Mereka
tidak jadi menginap.
Mereka bubar setelah Pemprov Jatim memenuhi tuntutan mereka untuk menolak UU Omnibus
Law. Namun Gubernur Khofifah Indar Parawansa tidak menemui mereka.
"Saya terima kasih dengan Pemprov Jatim. Dari 38 provinsi, 2 provinsi yaitu Jabar dan Jatim
sudah kirim surat ke Presiden RI, untuk penangguhan UU Omnibus Law. Kita support. Kita
tunggu, Presiden apakah masih nekat menandatangani UU itu," ujar Ketua Konfederasi Serikat
Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jatim, Ahmad Fauzi di depan Kantor Gubernur Jatim, Selasa
(27/10/2020).
Fauzi menegaskan, Pemprov Jatim telah menolak UU Omnibus Law. Ia menyebut, surat
penangguhan yang dikirim ke Presiden Jokowi merupakan bentuk penolakan Pemprov Jatim.
"Bahasanya di Jatim lebih sejuk meminta menangguhkan, artinya sama saja di Jatim lebih sejuk
sebenarnya menolak. Kalau Jabar kan langsung menolak bahasanya, di sini menangguhkan lebih
sejuk," imbuhnya.
Selain itu, Fauzi juga menyampaikan, pihaknya telah mengusulkan ke Gubernur Jatim terkait
penetapan UMK, UMP serta UMSK berdasarkan peraturan perundang-undangan. Bukan
berdasarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan (Menaker).
"Pertama saya atas nama SPSI dan koordinator buruh se-Jatim, menyatakan dan mengusulkan
ke Bu Gubernur untuk penetapan UMK, UMP, UMSK berdasarkan peraturan UU, bukan SE
menteri. Yang kedua, saya sebagai ketua dewan unsur pekerja, akan mengusulkan kenaikan
UMP dan UMK dan tidak pernah pandang bulu. Bahwa yang kena COVID-19 bukan hanya industri
tapi juga pekerja buruh langsung," beber Fauzi.
"Pemerintah karena ada hirarki, sampai kapan pun akan tunduk. Buruh pekerja akan menuntut
UU dicabut, kita tunggu Presiden Jokowi apakah masih nekat tandatangani UU Omnibus Law,"
terangnya.
Sekitar pukul 17.55 WIB, ribuan buruh yang mendengar pernyataan pimpinan buruh akhirnya
membubarkan diri. Mereka tidak jadi menginap meski Gubernur Khofifah tidak menemui mereka.
"Meski Bu Gubernur gak nemui, yang penting Pemprov Jatim memenuhi tuntutan para buruh,"
pungkas Fauzi.
1483
