Page 1486 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

UMP 2021 NGGAK NAIK, ANAK BUAH PRABOWO: MENAKER TAK PEDE PROGRAM
JOKOWI
Keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) pada 2021 dinilai
makin memperlemah daya beli masyarakat, khususnya pekerja.

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu Arief Poyuono mengatakan, keputusan
tersebut menunjukkan Menaker Ida Fauziyah tidak percaya diri dengan program-program
Presiden Jokowi yang optimistis bahwa ekonomi pada 2021 akan tumbuh hingga 4-5%.

"Pertanyaannya apakah barang dan jasa yang dihasilkan dari produktivitas kaum pekerja
harganya turun? Kan nggak. Hanya dari sisi permintaan yang mengalami penurunan hingga 50-
60 persen. Artinya, memang produksi menurun namun seiring juga dengan pengurangan tenaga
kerjanya," katanya, Selasa (27/10/2020).

Mengacu Surat Edaran (SE) Menaker Ida Fauziyah Nomor M/11/HK.04/X/2020, standar upah
tahun depan dipastikan tak naik alias tetap sama dengan 2020. Arief mengatakan, sejatinya tidak
ada alasan yang tepat bagi menaker untuk tidak menaikkan upah minimum 2021.

"Ini bisa membuat kekecewaan kaum pekerja dan memicu aksi gelombang demontrasi buruh di
seluruh Indonesia, seiring dengan aksi penolakan UU Ciptaker," katanya.

Menurut kader Partai Pimpinan Prabowo Subianto, Menaker seharusnya jangan memutuskan
Upah Minimum 2021 tidak naik. Tapi diserahkan kepada pihak pengusaha dan serikat pekerja
atau wadah buruh di setiap perusahaan untuk bernegoisasi.

"Tidak semua sektor industri yang terdampak oleh Covid-19 dan harus melakukan PHK
karyawannya. Untuk industri kesehatan, telekomunikasi, pertanian, perkebunan, justru
meningkat pendapatannya di saat Covid-19," katanya.
Menurutnya, akan percuma ada prediksi dari Bank Dunia dan IMF yang menyatakan pada 2021,
perekonomian Indonesia akan tumbuh 4-5 % pasca Covid-19. "Percuma aja keyakinan Pak
Jokowi terhadap perekonomian nasional yang akan tumbuh positif di 2021 dengan UU Ciptaker
kalau upah minimum buruh tidak naik," pungkasnya.

1485