Page 1512 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 1512
Penyesuaian penetapan upah tersebut juga didasarkan pada berbagai pandangan dan dialog
atau diskusi melalui forum Dewan Pengupahan Nasional (Depenas).
" dan tidak mudah," tutur Menaker.
Depenas telah melakukan kajian secara mendalam terkait dampak COVID-19 terhadap
pengupahan dan menyimpulkan bahwa pandemi COVID-19 telah berdampak pada kondisi
perekonomian dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak pekerja atau buruh termasuk
dalam membayar upah.
Dalam rangka memberikan perlindungan dan kelangsungan bekerja pekerja atau buruh serta
menjaga kelangsungan usaha, perlu dilakukan penyesuaian terhadap penetapan upah minimum
pada situasi pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-19.
Menaker menuturkan penetapan Upah Minimum setelah tahun 2021 dikembalikan sebagaimana
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Surat edaran tersebut mempertimbangkan berbagai dasar hukum termasuk Undang-undang
Nomor 13 Tahun 2003, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 78
Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
Nomor 21 Tahun 2016, dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018.
Menaker mengatakan pemerintah akan tetap memperhatikan kemampuan daya beli para pekerja
melalui bantuan subsidi gaji.
1511
