Page 1516 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 1516
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Ida Fauziah menyayangkan adanya aksi unjuk rasa terkait UU
Cipta Kerja ditengah pandemi yang masih berlangsung. Meski begitu, Ida mengatakan membuka
lebar pintu untuk masyarakat menyampaikan aspirasinya.
MENAKER AJAK BURUH DAN PENGUSAHA RUMUSKAN ATURAN TURUNAN UU CIPTA
KERJA
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Ida Fauziah menyayangkan adanya aksi unjuk rasa terkait UU
Cipta Kerja ditengah pandemi yang masih berlangsung. Meski begitu, Ida mengatakan membuka
lebar pintu untuk masyarakat menyampaikan aspirasinya.
"Jika alasannya adalah menyalurkan aspirasi, saya kira ruang itu sangat terbuka," kata Ida dalam
dalam video konferensi Update KPCPEN: Prinsip Keamanan Vaksin Covid-19, Selasa
(27/10/2020).
Saat ini, Ida menyampaikan pihaknya telah memulai melakukan pembahasan peraturan
pemerintah sebagai turunan dari UU Cipta Kerja .
"Disitulah ruang bagi teman-teman serikat pekerja, serikat buruh, ruang bagi pengusaha untuk
duduk kembali merumuskan rancangan peraturan pemerintahnya," kata Ida.
Jika dalam peraturan pemerintah masih belum mengakomodasi kebutuhan, Ida menyebutkan
masih ada pilihan. Yaitu melakukan judicial review terhadap peraturan pemerintah.
Ida menekankan, dalam situasi seperti ini, sebaiknya seluruh lapisan dan kelompok masyarakat
bersatu melawan covid-19. Sementara itu, demi mencegah penularan yang makin luas, Ida
menilai dilaksanakannya aksi merupakan pilihan yang kurang bijak.
"Meskipun unjuk rasa atau demo itu adalah hak, saya tetap mengingatkan kepada teman-teman
semua bahwa pandemi belum usai, vaksin sedang diupayakan. Maka menurut saya menjadi tidak
bijak demo dalam kondisi seperti ini," kata Ida.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal akan melakukan aksi serentak
nasional untuk menolak UU Cipta Kerja pada 2 November 2020 mendatang di Mahkamah
Konstitusi dan Istana.
"Sebelumnya saya mengatakan tanggal 1 November 2020. Ternyata tanggal satu adalah hari
Minggu, jadi yang benar adalah 2 November, hari Senin," kata Said Iqbal di Jakarta, Senin
(26/10/2020).
KSPI memperkirakan, Presiden akan menanda tangani UU Cipta Kerja dan penomorannya paling
lambat 28 Oktober. Sementara tanggal 29 - 31 Oktober ada libur panjang, sehingga KSPI, KSPSI
AGN, dan 32 federasi/konfederasi serikat buruh akan menyerahkan berkas judisial review ke
Mahkamah Konstitusi pada tanggal 2 November 2020.
"Pada saat penyerahan berkas judisial itulah, buruh melakukan aksi nasional dengan tuntutan
agar Mahkamah Konstitusi membatalkan omnibus law UU Cipta Kerja dan meminta Presiden
untuk mengeluarkan Perpu untuk membatalkan UU Cipta Kerja tersebut," jelasnya.
Lanjutnya, aksi nasional buruh pada 2 November tersebut dilakukan serempak di 24 Provinsi dan
200 kab/kota yang diikuti ratusan ribu buruh. Sedangkan aksi di Istana dan Mahkamah Konstitusi
diikuti puluhan ribu buruh.
1515
