Page 1517 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 1517
Selain itu, KSPI juga akan melakukan aksi nasional serempak di 24 Provinsi pada tanggal 9 - 10
November yang diikuti ratusan ribu buruh dengan tuntutan DPR RI harus melakukan pencabutan
omnibus law UU Cipta Kerja melalui proses legislative review sesuai mekanisme UUD 1945 pasal
20, 21, dan 22A serta UU PPP. Kemudian meminta pencabutan omnibus law UU Cipta Kerja,
dalam aksi pada tanggal 9-10 November 2020 juga akan disampaikan tuntutan buruh lainnya
yaitu meminta kenaikan upah minimum 2021 sebesar 8 persen di seluruh Indonesia dan menolak
tidak adanya kenaikan upah minimum 2021.
Jelas Said, aksi nasional tersebut serempak dilakukan di 24 Provinsi dan melibatkan 200
kab/kota, antara lain: Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang Raya, Serang, Cilegon, Karawang,
Bekasi, Purwakarta, Subang, Indramayu, Cirebon, Bandung Raya, Cimahi, Cianjur, Sukabumi,
Semarang, Kendal, Jepara, Surabaya, Mojokerto, Pasuruan, Sidoarjo, dan Gresik.
Aksi juga akan dilakukan di Jogja, Banda Aceh, Medan, Deli Serdang, Batam, Bintan, Pekanbaru,
Jambi, Bengkulu, Lampung, Makassar, Gorontalo, Bitung, Kendari, Morowali, Banjarmasin,
Palangkaraya, Samarinda, Lombok, Ambon, Papua, dan sebagainya.
"Aksi KSPI dan serikat buruh lainnya ini adalah aksi anti kekerasan 'non violence'. Aksi ini
diselenggarakan secara terukur, terarah dan konstitusional. Aksi tidak boleh anarkis dan harus
damai serta tertib," pungkasnya.
1516
