Page 1519 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

TANGGAPAN DISNAKERTRANS JATIM TERKAIT TUNTUTAN UMP BURUH

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Timur Himawan Estu
Subagjo mengaku segera mengundang rapat tim pengupahan untuk menindaklanjuti surat
edaran Menteri Ketenagakerjaan soal UMP .

Hal tersebut terkonfirmasi usai mendengar tuntutan ribuan buruh yang menggelar demo tolak
Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) di depan kantor Gubernur Jatim yang berlokasi di
Jalan Pahlawan Surabaya.

"Mengingat dalam beberapa hari ke depan, 1 Desember penetapan upah minimum provinsi (
UMP ) sudah harus ditetapkan. Nah dalam rapat itu ya nanti kita lihat apa yang terjadi," ujar
Himawan ditemui di Kantor Gubernur Jatim, Selasa (27/10/2020).

Menurut Himawan, pihaknya menunggu respons dari rapat dewan pengupahan. Semua
masukan, baik itu usulan naik maupun sesuai surat edaran menaker yang memutuskan tetap.
Seluruh usulan itu akan dicatat untuk diteruskan ke Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar
Parawansa.

"Jika memang ada usulan naik dari serikat pekerja ya di notulensi, kita tuliskan ada usulan naik.
Nanti kalau misalkan pengusaha mengusulkan turun (tetap) dengan hitungan (itu) ya kita
tuliskan. Selanjutkan keputusan tentu kita serahkan kepada ibu gubernur dengan
mempertimbangkan norma-norma yang ada," ujar dia.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

Dia menuturkan, pemerintah daerah dari sisi hukum wajib mengikuti keputusan pemerintah di
atasnya. Artinya dalam menetapkan upah minimum harus mempertimbangkan surat edaran
tersebut.
Apabila upah minimum tetap dinaikkan, Himawan mengatakan, tentu ada yang dirugikan dan di
sisi lain ada yang diuntungkan. "Yang diuntungkan pasti diam saja dan terima kasih. Tapi yang
dirugikan akan men-challenge keputusan itu. Ada gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara
(PTUN)," ujar dia.

"Kalau sampai terjadi putusan di PTUN itu membatalkan keputusan yang tidak sesuai dengan
menaker nanti kan salah dua kali pejabat itu. Saya yakin itu akan menjadi pertimbangan untuk
memutuskan bagaimana formasi UMP tahun 2021," ia menambahkan.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memutuskan untuk tidak menaikkan upah minimum
tahun 2021 (UMP 2021). Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri
Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 11/HK04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum
tahun 2021 pada Masa Pandemi Covid-19.

1518