Page 1586 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 1586
Judul Upah Pekerja Tak Naik Tahun Depan, Serikat Buruh Jogja Tolak SE
Menaker
Nama Media harianjogja.com
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/UR https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2020/10/27/510/1053702/upah
L -pekerja-tak-naik-tahun-depan-serikat-buruh-jogja-tolak-se-menaker
Jurnalis Lugas Subarkah
Tanggal 2020-10-27 17:17:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Irsyad Ade Irawan (Sekretaris Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSPSI)
DIY) SE Menaker ini semakin menandakan bahwa Rezim Jokowi tidak berdiri di aras semua
golongan, tapi melayani kepentingan pengusaha atau pemilik modal. Ini menjadi satu bentuk
konkrit penindasan dan akan menyebabkan penderitaan bagi sebagian masyarakat Indonesia,
khususnya buruh
negative - Irsyad Ade Irawan (Sekretaris Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSPSI)
DIY) Kami menuntut cabut SE Menaker tentang Penetapan upah minimum 2021. Cabut juga UU
Ciptaker, PP No. 78/2015 tentang Pengupahan dan tetapkan upah minimum sesuai KHL
[Kebutuhan Hidup Layak]
negative - Aria Nugrahadi (Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY)
Karena tidak hanya buruh, kondisi pandemic ini kita juga mempertimbangkan kelangsungan
usaha juga, yang implikasinya berdampak pada pekerja juga
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) menerbitkan Surat Edaran (SE) yang menginstruksikan
Kepala Daerah untuk melakukan penyesuaian upah minimum 2021 dengan 2020, sehingga tidak
ada kenaikan. Serikat buruh mengecam SE ini sebagai bentuk ketidak-berpihakan pemerintah
pada buruh.
Ada tiga poin penting dalam SE Menaker No. 11/HK04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum
tahun 2021 pada Masa Pandemi Covid-19, yakni penyesuaian upah minimum 2021 dengan 2020,
melaksanakan penetapan upah minimum 2021 telah sesuai perundang-undangan dan
mengumumkan penetapan upah minimum pada 31 Oktober.
1585
