Page 1587 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY, Aria Nugrahadi,
menuturkan SE tersebut masih dikoordinasikan dengan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten dan
Kota serta Dewan Pengupahan Daerah.

UPAH PEKERJA TAK NAIK TAHUN DEPAN, SERIKAT BURUH JOGJA TOLAK SE
MENAKER

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) menerbitkan Surat Edaran (SE) yang menginstruksikan
Kepala Daerah untuk melakukan penyesuaian upah minimum 2021 dengan 2020, sehingga tidak
ada kenaikan. Serikat buruh mengecam SE ini sebagai bentuk ketidak-berpihakan pemerintah
pada buruh.

Ada tiga poin penting dalam SE Menaker No. 11/HK04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum
tahun 2021 pada Masa Pandemi Covid-19, yakni penyesuaian upah minimum 2021 dengan 2020,
melaksanakan penetapan upah minimum 2021 telah sesuai perundang-undangan dan
mengumumkan penetapan upah minimum pada 31 Oktober.

Sekretaris Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSPSI) DIY, Irsyad Ade Irawan,
menjelaskan SE Menaker tersebut bukan merupakan produk hukum sehingga tidak bisa dijadikan
acuan penetapan upah minimum 2021.

"SE Menaker ini semakin menandakan bahwa Rezim Jokowi tidak berdiri di aras semua golongan,
tapi melayani kepentingan pengusaha atau pemilik modal. Ini menjadi satu bentuk konkrit
penindasan dan akan menyebabkan penderitaan bagi sebagian masyarakat Indonesia,
khususnya buruh," ujarnya, Selasa (27/10/2020).

Menurutnya, dengan SE Menaker yang tidak menaikkan upah minimum ini justru akan membuat
Indonesia semakin terjerembab ke dalam jurang resesi karena tidak bisa meningkatkan daya beli
masyarakat dan konsumsi masyarakat.

Ia melihat SE ini sebagai suatu ketidakadilan bagi buruh yang selama ini menjadi tulang
punggung perekonomian dan menyumbangkan banyak keuntungan bagi pengusaha. "Kami
menuntut cabut SE Menaker tentang Penetapan upah minimum 2021. Cabut juga UU Ciptaker,
PP No. 78/2015 tentang Pengupahan dan tetapkan upah minimum sesuai KHL [Kebutuhan Hidup
Layak]," katanya.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY, Aria Nugrahadi,
menuturkan SE tersebut masih dikoordinasikan dengan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten dan
Kota serta Dewan Pengupahan Daerah.

Karena saat ini situasi masih pandemic covid-19, pihaknya mempertimbangkan banyak hal dalam
menentukan upah minimum. Karena SE juga baru diterbitkan pada Senin (26/10) malam
sementara pada Rabu (28/10) sudah mulai cuti bersama, maka penetapan upah minimum yang
biasanya pada 1 November, akan mundur.

Terkait tuntutan Serikat Buruh untuk tetap menaikkan upah minimum, ia mengatakan akan
mempertimbangkan aspirasi kedua belah pihak, yakni buruh dan pengusaha. "Karena tidak
hanya buruh, kondisi pandemic ini kita juga mempertimbangkan kelangsungan usaha juga, yang
implikasinya berdampak pada pekerja juga," ungkapnya.

1586