Page 1584 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 1584
BURUH BERPELUANG BAWA SURAT MENAKER SOAL UPAH KE PTUN
Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) memprediksikan para buruh akan melakukan
penolakan dan membawa Surat Edaran (SE) Nomor M/11/HK.04/2020 tentang Penetapan Upah
Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) ke Pengadilan
Tata Usaha Negara ( PTUN ).
Sekjen OPSI Timboel Siregar menilai kenaikan upah minimum selalu menjadi sumber perselisihan
antara pemerintah, pengusaha, dan buruh. Dia mengungkap perkara seperti ini sudah langganan
berujung ke PTUN dan tahun ini diramal akan kembali terjadi.
"Kenaikan upah minimum tiap tahun biasanya telah menjadi sumber perselisihan antara
pemerintah, Apindo (pengusaha), dan SP/SB (serikat pekerja) yang biasanya berujung di
Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) dan tahun ini sepertinya akan terulang lagi," katanya
seperti dikutip dari rilis, Selasa (27/10).
Lebih lanjut, ia menilai, baik Menteri Ketenagakerjaan lewat SE tidak menaikkan upah minimum,
maupun pekerja yang menuntut kenaikan upah 2021 sebesar 8 persen sama-sama tak tepat.
Dia ingin kedua pihak mencari solusi yang bijak yaitu kenaikan upah minimum yang
mempertimbangkan kesejahteraan pekerja dan kelangsungan usaha.
Menurut perhitungannya, sejak Januari hingga Agustus 2020 tingkat inflasi mencapai 0,93
persen, sementara tingkat inflasi dari tahun ke tahun atau year on year (yoy) dengan acuan
Agustus adalah sebesar 1,32 persen.
Dengan data ini, ia bilang, seharusnya para gubernur dapat mempertimbangkan untuk tetap
menaikkan upah minimum pada 2021. Walaupun hanya berkisar inflasi tahunan yaitu sekitar 1,5
persen sampai 2 persen. Juga, mempertimbangkan kondisi September, Oktober sampai
Desember 2020.
Karena, ia menyebut dengan adanya kenaikan upah minimum yang mempertimbangkan inflasi
tahunan, maka daya beli pekerja tidak tergerus oleh inflasi sehingga pekerja dan keluarga bisa
mempertahankan tingkat konsumsi.
"Dengan tingkat konsumsi yang tidak turun tentunya akan mendukung tingkat konsumsi agregat
sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi kita. Konsumsi agregat mendukung 55-60 persen
terhadap pertumbuhan ekonomi," terang Timboel.
Dia mengatakan kenaikan tersebut walau minim akan memiliki dampak domino terhadap geliat
ekonomi yaitu pergerakan barang dan jasa yang pada akhirnya mendukung peningkatan pajak
negara.
Lebih jauh, kenaikan upah juga dinilainya dapat menghindari BPJS Kesehatan dari defisit
pembiayaan JKN, mengingat nilai total iuran dari pekerja penerima upah (pekerja formal) swasta
selama ini menjadi penerimaan kedua tertinggi setelah iuran PBI.
"Semoga kenaikan upah minimum 2021 yang akan ditetapkan tanggal 1 November 2020 ini di
kisaran 1,5 persen hingga 2 persen bisa diterima semua pihak, sehingga kesejahteraan pekerja
terjaga dan kelangsungan usaha terjamin," tutupnya.
Untuk diketahui, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah menyatakan keputusan upah
minimum provinsi 2021 tak naik. Keputusan diambil dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi
selama masa pandemi virus corona.
Selain itu, Ida juga mempertimbangkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak
pekerja/buruh termasuk dalam membayar upah.
1583
