Page 1601 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 1601
Andi mengaku kecewa di saat kondisi sulit akibat pandemi COVID-19, keputusan itu muncul.
Keputusan ini pun diyakini akan membuat daya beli masyarakat semakin menurun di tengah
kondisi ekonomi yang sulit.
"Sangat memberatkan buruh dalam kondisi kesulitan ekonomi dan daya beli masyarakat yang
lagi turun, tentu sangat berat," ujar Andi, di Jakarta, Selasa, 27 Oktober 2020.
Dia juga meminta pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan tersebut. Menurutnya,
pemerintah harus mengajak bicara serikat buruh sebelum memutuskan.
Andi mengakui pengusaha memang banyak yang lagi dalam kondisi susah. Tapi, ditegaskannya
bahwa buruh juga jauh lebih susah. "Seharusnya pemerintah bisa bersikap lebih adil, yaitu tetap
ada kenaikan UMP 2021," kata dia.
Sementara itu, lanjut dia, bagi perusahaan yang tidak mampu, sebetulnya dapat melakukan
penangguhan dengan tidak menaikkan UMP setelah berunding dengan serikat pekerja di tingkat
perusahaan. Kemudian bisa melaporkannya kepada Kementerian Ketenagakerjaan.
Diberitakan sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memutuskan untuk tidak
menaikkan Upah Minimum Tahun 2021. Keputusan itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri
Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 11/HK04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum
tahun 2021 pada Masa Pandemi COVID-19.
Dikutip dari surat edaran tersebut, Menaker menjelaskan bahwa pandemi COVID-19 telah
berdampak pada kondisi perekonomian dan kemampuan perusahaan dalam rangka memenuhi
hal pekerja/buruh termasuk dalam hal membayar upah.
Dalam rangka memberikan perlindungan dan kelangsungan usaha, perlu dilakukan penyesuaian
terhadap penetapan upah minimum pada situasi pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-
19.
Atas dasar itu, Menaker meminta kepada gubernur di seluruh Indonesia untuk menyesuaikan
penetapan Upah Minimun Tahun 2021 sama dengan Upah Minimum Tahun 2020. Dengan kata
lain, tidak ada kenaikan Upah Minimum.
"Melakukan penyesuaian penetapan nilai Upah Minimum Tahun 2021 sama dengan nilai Upah
Minimum tahun 2020," tulis Menaker dalam surat edaran.
Gubernur juga diminta melaksanakan penetapan Upah Minimum Provinsi sesuai peraturan yang
berlaku, serta menetapkan dan mengumumkan Upah Minimum Provinsi Tahun 2021 pada
tanggal 31 Oktober 2020.
1600
