Page 1605 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

Sekjen DPD (KSPSI) Yogyakarta Irsyad Ade Irawan mengatakan SE Menaker tentang penetapan
UM 2021 bukanlah merupakan produk hukum. Sehingga SE Menaker tidak bisa dijadikan acuan
dalam penetapan UM 2021.

BURUH TUNTUT MENAKER CABUT ATURAN SOAL UPAH MINIMUM TAK NAIK

Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Daerah Istimewa Yogyakarta menilai
Surat Edaran (SE) Menaker tentang penetapan upah minimum (UM) 2021 tidak adil. KSPSI
meminta Menaker mencabut SE tersebut.

Sekjen DPD (KSPSI) Yogyakarta Irsyad Ade Irawan mengatakan SE Menaker tentang penetapan
UM 2021 bukanlah merupakan produk hukum. Sehingga SE Menaker tidak bisa dijadikan acuan
dalam penetapan UM 2021.
"Karena itu kami minta cabut SE Menaker tentang penetapan UM 2021," katanya melalui
keterangan tertulis untuk wartawan, Selasa (27/10/2020).

Selaim itu, pihaknya menilai SE Menaker tersebut semakin menandakan bahwa rezim
pemerintahan Jokowi tidak berdiri di atas semua golongan. Tetapi melayani kepentingan
pengusaha atau pemilik modal.

"Jadi SE Menaker itu adalah suatu bentuk kongkrit penindasan dan akan menyebabkan
penderitaan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia terutamanya buruh," ujarnya.

Pasalnya, SE Menaker tersebut justru akan membuat Indonesia semakin terjerembab ke dalam
jurang resesi. Apalagi, SE tersebut tidak akan meningkatkan daya beli dan konsumsi masyarakat
"SE Menaker tersebut merupakan suatu bentuk ketidakadilan bagi buruh yang selama ini telah
menjadi tulang punggung perekonomian dan menyumbangkan banyak keuntungan bagi
pengusaha," ucapnya.

"Dan oleh karena itu pada prinsipnya SE tersebut merupakan suatu bentuk pengkhianatan
terhadap sila ke-5, yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia," lanjut Irsyad.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memutuskan untuk
tidak menaikkan upah minimum 2021. Upah minimum tahun depan diputuskan sama dengan
tahun ini.

Hal itu berdasarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/ll/HK .04/X/2020 tentang
Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-
19).

"Penetapan upah minimum tahun 2021 mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia
pada masa pandemi COVID-19 dan perlunya pemulihan ekonomi nasional, diminta kepada
gubernur untuk (1) melakukan penyesuaian penetapan nilai upah minimum tahun 2021 sama
dengan nilai upah minimum tahun 2020," kata Ida melalui SE tersebut dikutip Selasa
(27/10/2020).

Poin 2 meminta gubernur melaksanakan penetapan upah minimum setelah tahun 2021 sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan. Poin 3 menetapkan dan mengumumkan upah
minimum provinsi tahun 2021 pada tanggal 31 Oktober 2020.

"Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diminta kepada Saudara untuk menindaklanjuti dan
menyampaikan Surat Edaran ini kepada Bupati/WaIi Kota serta pemangku kepentingan terkait
di wilayah Saudara," tambah Menaker.

1604