Page 1607 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 1607
BESARAN UMK 2021 DI 27 KABUPATEN/KOTA DI JABAR MENGIKUTI SURAT
EDARAN MENAKER, BURUH MENOLAK KERAS
Besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Jawa Barat 2021 akan sama dengan UMK
yang ditetapkan oleh Gubernur Ridwan Kamil pada penetapan upah minimum provinsi (UMP)
2020.
Hal ini jika Pemprov Jawa Barat mengikuti Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Ida Fuziah,
tentang Upah Minimum Tahun 2021 .
Surat Edaran (SE) Nomor M/11/HK.04/2020 ini mengatur tentang Penetapan Upah Minimum
Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang ditujukan kepada
gubernur se-Indonesia.
Maka, besaran angka UMK 2020 untuk kabupaten dan kota di Jawa Barat akan sama dengan
UMK 2020.
Sejumlah buruh di Jawa Barat pun melakukan aksi demo buruh menolak kebijakan ini. Buruh
yang berunjukrasa di halaman Gedung Sate, kantor Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta
Kang Emil menolak atau tidak mengikuti anjuran menteri.
Berikut daftar lengkap UMK 2021 di 27 kabupaten atau kota di Jawa Barat merujuk UMK 2020:
Kabupaten Karawang Rp 4.594.324,54 Kota Bekasi Rp 4.589.708,90 Kabupaten Bekasi Rp
4.498.961,51 Kota Depok Rp 4.202.105,87 Kota Bogor Rp 4.169.806,58 Kabupaten Bogor Rp
4.083.670,00 Kabupaten Purwakarta Rp 4.039.067,66 Kota Bandung Rp 3.623.778,91 Kabupaten
Bandung Barat Rp 3.145.427,79 Kabupaten Sumedang Rp 3.139.275,37 Kabupaten Bandung Rp
3.139.275,37 Kota Cimahi Rp 3.139.274,74 Kabupaten Sukabumi Rp 3.028.531,71 Kabupaten
Subang Rp 2.965.468,00 Kabupaten Cianjur Rp 2.534.798,99 Kota Sukabumi Rp 2.530.182,63
Kabupaten Indramayu Rp 2.297.931,11 Kota Tasikmalaya Rp 2.264.093,28 Kabupaten
Tasikmalaya Rp 2.251.787,92 Kota Cirebon Rp 2.219.487,67 Kabupaten Cirebon Rp 2.196.416,09
Kabupaten Garut Rp 1.961.085,70 Kabupaten Majalengka Rp 1.944.166,36 Kabupaten Kuningan
Rp 1.882.642,36 Kabupaten Ciamis Rp 1.880.654,54 Kabupaten Pangandaran Rp 1.860.591,33
Kota Banjar Rp 1.831.884,83 Menaker Ida Fauziah Minta Gubernur Mengumumkan Berapa
kenaikan upah minium atau kalau di tingkat provinsi disebut upah minimum provinsi (UMP) 2021,
di daerah disebut UMK ? Aksi demo buruh menuntut kenaikan upah minimum atau UMP /UMK
kemungkinan tidak akan terkabul.
Kabar buruknya, upah minimum buruh tahun 2021 tidak mengalami kenaikan. Artinya, gaji buruh
tahun ini akan sama dengan tahun sebelumnya.
Kabar upah minimum atau UMP tidak akan naik ini dikabarkan oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziah melalui surat edaran.
Bahkan surat edarannya sudah diteken menterinya Jokowi dan meminta pemerintah daerah
untuk mengumumkan kepada buruh.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor
M/11/HK.04/2020 ini mengatur tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang ditujukan kepada gubernur se-Indonesia.
Intinya, di surat tersebut disebut tidak ada kenaikan upah minimum.
"Mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia pada masa pandemi Covid-19 dan
perlunya pemulihan ekonomi nasional, diminta kepada gubernur untuk melakukan penyesuaian
penetapan nilai upah minimum tahun 2021 sama dengan nilai upah minimum tahun 2020," sebut
surat edaran itu, dikutip Selasa (27/10/2020).
1606
