Page 1606 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 1606
Judul BESARAN UMK 2021 di 27 Kabupaten/Kota di Jabar Mengikuti Surat
Edaran Menaker, Buruh Menolak Keras
Nama Media jabar.tribunnews.com
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL https://jabar.tribunnews.com/2020/10/27/besaran-umk-2021-di-27-
kabupatenkota-di-jabar-mengikuti-surat-edaran-menaker-buruh-
menolak-keras
Jurnalis Kisdiantoro
Tanggal 2020-10-27 16:43:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Mempertimbangkan kondisi perekonomian
Indonesia pada masa pandemi Covid-19 dan perlunya pemulihan ekonomi nasional, diminta
kepada gubernur untuk melakukan penyesuaian penetapan nilai upah minimum tahun 2021
sama dengan nilai upah minimum tahun 2020
Ringkasan
Besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Jawa Barat 2021 akan sama dengan UMK
yang ditetapkan oleh Gubernur Ridwan Kamil pada penetapan upah minimum provinsi (UMP)
2020. Hal ini jika Pemprov Jawa Barat mengikuti Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fuziah, tentang Upah Minimum Tahun 2021 .
Sejumlah buruh di Jawa Barat pun melakukan aksi demo buruh menolak kebijakan ini. Buruh
yang berunjukrasa di halaman Gedung Sate, kantor Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta
Kang Emil menolak atau tidak mengikuti anjuran menteri.
Presiden KSPI, Said Iqbal, mengatakan, pihaknya menolak permintaan kalangan pengusaha yang
menyuarakan agar di tahun depan tidak ada kenaikan upah minimum. Ia menilai pertumbuhan
ekonomi yang minus selama pandemi Covid-19 tidak tepat dijadikan alasan.
Menurut Said Iqbal, bila upah minimum tidak naik, maka daya beli masyarakat akan semakin
turun.
1605
