Page 1642 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 1642

TOTAL 5,6 JUTA TENAGA KERJA TELAH DI-PHK ATAU DIRUMAHKAN

              Kementerian Ketenagakerjaan mencatat, hingga saat ini sudah lebih dari 5,6 juta tenaga kerja
              yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dirumahkan akibat imbas dari pandemi
              Covid-19.

              Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengungkapkan, sebanyak 2,1 juta tenaga kerja yang di
              PHK dan dirumahkan tercatat data by name by address di Kementerian Ketenagakerjaan. Lalu,
              sebanyak 3,5 juta yang data by name-by address -nya tidak lengkap.

              "Jadi sebenarnya kalau dihitung mereka yang di-PHK dan dirumahkan, data yang by name by
              address yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan itu ada 2,1 juta. Di luar itu sampai 3,5 juta,
              mereka yang datanya memang tidak selengkap 2,1 juta," ungkap Ida di Media Center Satuan
              Tugas Penanganan Covid-19, Graha BNPB, Jakarta, Selasa (27/10/2020).

              Ida  pun  mengatakan  bahwa  dampak  pandemi  Covid-19  ini  luar  biasa,  termasuk  pada
              perekonomian nasional. "Dan itu tentu saja dampaknya pada sektor Ketenagakerjaan. Banyak
              teman-teman  yang  di  PHK  yang  di  rumah  kan.  Banyak  temen-temen  yang  berkurang
              pendapatannya meskipun belum atau tidak di PHK atau tidak di rumah kan," katanya.

              Ida  juga  mengatakan  bahwa  pekerja  yang  di  PHK  juga  telah  diberikan  penanganan  dengan
              program  kartu  prakerja.  "Kepada  mereka  yang  masih  bekerja  tapi  kehilangan  pendapatan,"
              katanya.

              ( Kemudian, kata Ida, pemerintah juga telah mengucurkan dana untuk subsidi para pekerja yang
              pendapatannya di bawah Rp5 juta. "Mereka yang pendapatannya di bawah Rp5 juta pemerintah
              menyalurkan program berupa subsidi gaji atau upah yang menyasar ada 12,4 juta para pekerja
              kita dengan ketentuan sebagaimana diatur dengan Permenaker," jelasnya.

              (fai).









































                                                          1641
   1637   1638   1639   1640   1641   1642   1643   1644   1645   1646   1647