Page 1643 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

Judul Disnakertrans Jabar Keberatan Kalau UMP tak Ditetapkan

Nama Media republika.co.id
Newstrend Peraturan Upah Minimum

Halaman/URL https://republika.co.id/berita/qiur5n384/disnakertrans-jabar-keberatan-
kalau-ump-tak-ditetapkan

Jurnalis Andi Nur Aminah
Tanggal 2020-10-27 15:48:00

Ukuran 0
Warna Warna

AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos

Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

negative - Rachmat Taufik Garsadi (Kepala Disnakertrans Jabar) Kalau gubernur tidak
menetapkan UMP nanti gubernur mendapat sanksi kan setiap peraturan pemerintah harus
dilaksanakan pemerintah daerah

positive - Rachmat Taufik Garsadi (Kepala Disnakertrans Jabar) Memang kami dilematis kalau
kita naikkan walaupun tanpa regulasi sekarang para pengusaha boro-boro untuk naik untuk yang
normal saja sekarang sudah minta ampun

neutral - Rachmat Taufik Garsadi (Kepala Disnakertrans Jabar) UMP itu safety net. Di PP 78/2015
UMP itu diitung berdasarkan UMP tahun berjalan dikali penambahan inflasi dan PDRB

negative - Rachmat Taufik Garsadi (Kepala Disnakertrans Jabar) Kalau minus kan kasian juga
bakal lebih kecil dari UMP 2020 yang Rp 1,8 juta itu

Ringkasan

Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana mengumumkan Upah Minimun Provinsi (UMP) Jabar
2021 pada Selasa (27/10) ini. Karena, waktu pengumuman UMP yang biasanya dilaksanakan
pada 1 November dimajukan pada tanggal 27 Oktober. Hal ini, dilakukan karena pada 28 Oktober
hingga 1 November cuti bersama sehingga hari kerja terakhir pada 27 Oktober.

Terkait adanya demo buruh agar UMP tidak ditetapkan, menurut Kepala Disnakertrans Jabar
Rachmat Taufik Garsadi, pihaknya jelas keberatan. Karena, dalam regulasi menyatakan gubernur
wajib menetapkan UMP. Agar, kabupaten/kota tak ada yang menetapkan upah lebih rendah dari
UMP.

1642