Page 168 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

JADI RP1,8 JUTA, UMP 2021 DI JATIM DIKLAIM NAIK PALING BESAR

Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jawa Timur, Ahmad Fauzi mengatakan buruh di
Jawa Timur senang karena Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menaikkan upah minimum
provinsi atau UMP tahun 2021. Kenaikan itu sesuai Surat Keputusan (SK) Gubernur Jatim nomor
188/498/KPTS/013/2020 tentang upah minimum Provinsi Jawa Timur tahun 2021. Dewan
pengupahan yang terdiri dari Pemprov Jatim, serikat buruh dan pekerja serta pengusaha dan
perusahaan telah melakukan rapat hampir dua pekan.

Rapat itu untuk menentukan UMP naik agar tidak tunduk dengan surat edaran Menaker Nomor
M/11/HK.4/x/2020 tertanggal 26 Oktober 2020, perihal tidak adanya kenaikan upah minimum
tahun 2021. Karena pandemi COVID-19.

"Karena naik atau tidak ditentukan oleh dewan pengupahan di provinsi masing-masing. Karena
akurasinya jauh lebih tepat. Untuk itu, setelah kita bersidang 2 Minggu, kita memutuskan ibu
Gubernur harus mengambil langkah cepat dan cerdas. Yaitu tidak memenuhi surat edaran
Menaker yang meminta tidak naik," kata Ahmad Fauzi, Minggu, 1 November 2020.

Tuntutan dari buruh akhirnya disetujui oleh dewan pengupahan Jatim. UMP 2021 naik sebesar
Rp100 ribu. Dari sebelumnya pada tahun 2020 sebesar Rp1.768.000 kini menjadi sebesar
Rp1.868.777 pada 2021. Kenaikan dengan presentase 5,6 persen ini bahkan diklaim yang
terbesar di Indonesia dalam situasi pandemi COVID-19.

"Ibu gubernur (Khofifah) sepakat naik nilainya Rp100 ribu presentasenya 5,6 persen. Di
Indonesia 26 provinsi tidak naik. Dan Insya Allah di Jatim terbesar di Indonesia. Kenapa Rp100
ribu, karena industri dan UMKM di Jatim harus tetap ada. Saya rasa Insya Allah bisa (meredam
demo) karena kita keluar dari kungkungan itu (surat edaran Menaker) dari tidak naik menjadi
naik," ujar Ahmad Fauzi.

Setelah berjuang agar UMP tetap naik di 2021, selanjutnya, para buruh akan berbicara dengan
sejumlah stakeholder di Jatim. Mereka ingin Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) juga naik.
Jika pemerintah Kota/Kabupaten sepakat UMK naik, mereka akan mengawal ke dewan
pengupahan Jatim agar Gubernur Jatim juga menyetujui UMK naik.

"Kita akan sesuaikan dengan kondisi, ke mana arah kebijakannya. Kalau UMP naik bagaimana
UMK arahnya naik atau tidak. Kita lihat dua pekan lagi kita diskusikan mudah-mudahan UMK
tidak jauh dari UMP. Harapannya naik di kabupaten/kota. Selanjutnya disidangkan ke dewan
pengupahan dan diajukan ke Gubernur untuk segera disahkan, mudah-mudahan naik," tutur
Ahmad Fauzi.

Sementara itu, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan setelah diputuskan UMP
di Jatim pada 2021 naik Rp100 ribu. Bupati atau Wali Kota seluruh Jatim diminta segera
memutuskan Upah Minimum Kabupatan/Kota (UMK).

"Keputusan ini karena kita melihat ada sektor yang terdampak dan tidak terdampak. Ketika kita
memutuskan UMP masa berlakunya sampai pada putusan UMK. Kalau UMK sudah diputuskan
UMP tidak berlaku," ujar Khofifah.

167