Page 172 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 172

GUBERNUR JAWA TIMUR NAIKKAN UMP 5,56 PERSEN

              Pemerintah Propinsi Jawa Timur akhirnya tetapkan Upah Minimum Propinsi (UMP) Jawa Timur
              di  Gedung  Bakorwil  III  Malang,  Minggu  (1/11).  Penetapan  UMP  tersebut  ditetapkan  setelah
              Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dan disaksikan langsung perwakilan serikat
              pekerja, dewan pengupahan Jawa Timur dari sektor pekerja serta Dinas Tenaga Kerja Propinsi
              Jawa Timur.

              Penetapan besaran penetapan UMP tersebut tertuang dalam SK.Gubernur Jawa Timur bernomor
              188/498/KPTS/013/2020. Pada SK tersebut gubernur Jawa Timur menetapkan UMP Jawa Timur
              sebesar Rp.1.868.777 08.

              "Angka tersebut naik dibandingkan dengan UMP tahun lalu yang hanya Rp.1.768.777,08 ," ujar
              Gubernur Jawa Timur pada wartawan di gedung Bakorwil III Malang.

              Kenaikan UMP ini sebesar 5,56 persen dan diambil dengan berbagai pertimbangan apalagi masih
              di dalam masa pandemi Covid-19. "UMP Jawa Timur saat ini adalah Rp1.768.000 dibandingkan
              dengan UMK terendah masih di bawah UMK terendah dimana UMK Rp1.913 .321 yang dimiliki 9
              kabupaten  meliputi  Kabupaten  meliputi  Sampang,  Madiun,  Situbondo,  Pamekasan,  Ngawi,
              Ponorogo, Pacitan, Trenggalek dan Magetan," ungkapnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta,
              El Aris, Minggu (1/11).
              Ditambahkan Khofifah, kenaikan UMP tersebut didasarkan pada pertimbangan dimana sektor
              industri harus tetap usahanya dan tuntutan buruh kenaikan Rp. 600 ribu karena ada beberapa
              hitungan dimana akan menjadi pertimbangan "Untuk itulah masa UMP tidak akan berlaku jika
              UMK sudah ditetapkan karena posisi UMK terendah Rp1,9 juta sementara UMP hanya Rp1,8 juta
              dengan kenaikan ini maka ada kenaikan 5,56 persen," jelasnya.

              "Selanjutnya  dewan  bulanan  akan  lakukan  koordinasi  dengan  kota  dan  kabupaten  untuk
              memutuskannya," imbuh Khofifah.






































                                                           171
   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177