Page 177 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 177
Judul Dua Daerah Naikkan UMP, Menaker Tak Permasalahkan
Nama Media rri.co.id
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL https://rri.co.id/ekonomi/922463/dua-daerah-naikkan-ump-menaker-
tak-permasalahkan
Jurnalis iman
Tanggal 2020-11-01 22:40:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Apabila ada daerah yang tidak mempedomani
surat edaran tersebut dalam penetapan upah minimumnya, hal tersebut tentunya sudah
didasarkan pada pertimbangan dan kajian yang mendalam mengenai dampak Covid-19 terhadap
perlindungan upah pekerja dan kelangsungan bekerja serta kelangsungan usaha di daerah yang
bersangkutan
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sehingga apabila ada pertimbangan lain
daerah semestinya sudah menghitung dengan prudent (bijaksana)
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah merespons terkait keputusan beberapa pemerintah
daerah seperti Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang tidak mengikuti Surat
Edaran (SE) mengenai penetapan upah minimum 2021.
Dia berpendapat, SE tersebut diterbitkan sebagai panduan atau pedoman bagi para kepala
daerah untuk mengatasi kondisi di daerahnya yang mengalami dampak pandemi Covid-19 terkait
dengan penetapan upah minimum 2021.
DUA DAERAH NAIKKAN UMP, MENAKER TAK PERMASALAHKAN
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah merespons terkait keputusan beberapa pemerintah
daerah seperti Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang tidak mengikuti Surat
Edaran (SE) mengenai penetapan upah minimum 2021.
Dia berpendapat, SE tersebut diterbitkan sebagai panduan atau pedoman bagi para kepala
daerah untuk mengatasi kondisi di daerahnya yang mengalami dampak pandemi Covid-19 terkait
dengan penetapan upah minimum 2021.
176