Page 180 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

KRITERIA PERUSAHAAN DKI BERLAKUKAN UMP BERDASARKAN LAPORAN
KEUANGAN
Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta tengah menyusun Standar
Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan Upah Minimum Provinsi (UMP) Rp4,4 Juta bagi sektor
perusahaan yang dikecualikan. Perusahan wajib melakukan usulan kepada Dinas Tenaga Kerja
Transmigrasi dan Energi dengan membawa laporan keuangan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta, Andri Yansyah mengatakan,
keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terhadap UMP DKI Jakarta 2021 itu berasaskan
keadilan. Sebab, pada masa pandemi ini, tidak semua perusahan yang terdampak. Justru ada
beberapa yang ekonominya meningkat, di antaraya sektor telekomunikasi, pangan, dan
kesehatan.

"Nah mereka yang ekonominya meningkat positif wajib menaikan UMP seperti yang diputuskan
sebesar Rp4,4 Juta. Bagi yang terdampak seperti perhotelan, perdagangan dan sebagainya tidak
naik," kata Andri Yansyah saat dihubungi, Minggu (1/11/2020).

() Andri Yansyah menjelaskan, untuk menentukan perusahaan mana yang naik atau tidak naik
itu didasarkan oleh ukuran perusahan itu sendiri. Untuk itu, syarat dari perusahan yang
mengusulkan pemberlakukan UMP naik atau tidak, perusahaan tersebut harus melampirkan
laporan keuangan.

Pemprov DKI Jakarta, kata Andri melalui dinas tenaga kerja bersama dewan pengupahan hanya
akan memberikan penilaian yang dilihat dari laporan keuangan perusahan itu. Namun, kata
Andri, bagi perusahan yang terdampak, pihaknya tidak perlu melakukan penilaian. Sebab,
pihaknya sudah membuat kriteria sektor perusahan mana yang terdampak dan yang tidak
terdampak.

"Jadi kalau kayak perhotelan, perdagangan atau perusahaan yang terdampak langsung kita
setujui untuk tidak menaikan UMP. Tapi kalau perusahan yang tidak terdampak ya kita lakukan
penilaian," pungkasnya.

() Andry akan memanfaatkan waktu satu dua bulan kedepan ini untuk menyusun SOP dan
melakukan penilaian terhadap perusahan sebelum UMP berlaku tahun depan. "Kalau perushaan
tidak mengusulkan, ya berarti mereka sanggup mengikuti ketetapan UMP DKI sebesar Rp4,4
Juta," pungkasnya Diketahui, Pemprov DKI Jakarta menetapkan kebijakan asimetris untuk upah
minimum provinsi (UMP) Tahun 2021. Langkah itu ditempuh mempertimbangkan masa pandemi
virus Corona (Covid-19) yang berdampak terhadap sektor ekonomi seluruh dunia, termasuk
mayoritas usaha di Jakarta.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan, pada Sabtu
(31/10/2020). "Bagi kegiatan usaha yang terdampak Covid-19, maka kami menetapkan UMP
2021 tidak mengalami kenaikan atau sama dengan UMP 2020. Sedangkan, kegiatan yang tidak
terdampak COVID-19 dapat mengalami kenaikan UMP 2021 yang besarannya mengikuti rumus
pada PP Nomor 78 Tahun 2015," ungkap Anies dalam keterangan persnya.

(wib).

179