Page 178 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 178
"Apabila ada daerah yang tidak mempedomani surat edaran tersebut dalam penetapan upah
minimumnya, hal tersebut tentunya sudah didasarkan pada pertimbangan dan kajian yang
mendalam mengenai dampak Covid-19 terhadap perlindungan upah pekerja dan kelangsungan
bekerja serta kelangsungan usaha di daerah yang bersangkutan," kata Ida seperti dikutip dari
Kompas.com, Minggu (1/11/2020).
Dengan demikian, dirinya menegaskan, surat edaran hanyalah referensi saja. Sebab menurut
dia, keputusan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) merupakan ranah dari para gubernur.
"Sehingga apabila ada pertimbangan lain daerah semestinya sudah menghitung dengan prudent
(bijaksana)," ujarnya.
Beberapa provinsi di Indonesia sudah mengumumkan keputusan UMP. Pemerintah Pusat melalui
Kementerian Ketenagakerjaan sendiri sudah menetapkan bahwa UMP tahun 2021 sama dengan
tahun ini.
177
