Page 1805 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 1805
UPAH TAHUN DEPAN TAK NAIK, BURUH SURATI JOKOWI
Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek Indonesia) Mirah Sumirat mengatakan
pihaknya bakal menyurati Presiden Joko Widodo ( Jokowi ). Surat tersebut akan dilayangkan
menyikapi keputusan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah yang tidak menaikkan
upah minimum 2021.
Dia menjelaskan bahwa intinya kaum buruh tetap meminta adanya kenaikan upah minimum
pada tahun depan.
"Kami akan mengirim surat secara resmi kepada Pak Presiden Jokowi dan juga kepada Ibu
Menaker dengan argumentasi yang kami sudah siapkan. Intinya kami meminta tetap ada
kenaikan upah di 2021," kata dia saat dihubungi detikcom, Senin (27/10/2020).
Lewat surat tersebut, pihaknya akan menyampaikan argumen-argumen yang menjadi landasan
mengenai kenaikan upah di 2021.
"Ini dengan argumentasi dan segala macam alasan sudah kami siapkan untuk nanti disampaikan
ke Pak Presiden Jokowi dan juga Bu Menaker," sebutnya.
Di sisi lain, Aspek Indonesia juga akan mengikuti arahan dari Konfederasi Serikat Pekerja
Indonesia (KSPI) terkait aksi penolakan terhadap keputusan upah minimum tak naik tahun
depan.
"Jadi, satu, kita ikut instruksi organisasi KSPI karena memang berafiliasi dengan KSPI. Yang
kedua kami mengirimkan surat secara resmi kepada Pak Presiden Jokowi dan juga Ibu Menaker,"
tambahnya.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memutuskan untuk tidak menaikkan upah
minimum 2021. Upah minimum tahun depan diputuskan sama dengan tahun ini.
Hal itu berdasarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/ll/HK .04/X/2020 tentang
Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-
19).
"Penetapan upah minimum tahun 2021 mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia
pada masa pandemi COVID-19 dan perlunya pemulihan ekonomi nasional, diminta kepada
gubernur untuk (1) melakukan penyesuaian penetapan nilai upah minimum tahun 2021 sama
dengan nilai upah minimum tahun 2020," kata Ida melalui SE tersebut dikutip Selasa
(27/10/2020).
Poin 2 meminta gubernur melaksanakan penetapan upah minimum setelah tahun 2021 sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan. Poin 3 menetapkan dan mengumumkan upah
minimum provinsi tahun 2021 pada tanggal 31 Oktober 2020.
1804
