Page 1871 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 1871
Dikutip dari surat edaran tersebut, Menaker menjelaskan bahwa pandemi COVID-19 telah
berdampak pada kondisi perekonomian dan kemampuan perusahaan dalam rangka memenuhi
hal pekerja/buruh termasuk dalam hal membayar upah.
Ida Beberkan Nasib Kenaikan Upah Minimum Provinsi 2021 Dalam rangka memberikan
perlindungan dan kelangsungan usaha, perlu dilakukan penyesuaian terhadap penetapan upah
minimum pada situasi pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-19.
Atas dasar itu, Menaker meminta kepada gubernur di seluruh Indonesia untuk menyesuaikan
penetapan Upah Minimun Tahun 2021 sama dengan Upah Minimum Tahun 2020. Dengan kata
lain, tidak ada kenaikan Upah Minimum.
"Melakukan penyesuaian penetapan nilai Upah Minimum Tahun 2021 sama dengan nilai Upah
Minimum tahun 2020," tulis Menaker dalam surat edaran.
Gubernur juga diminta melaskanakan penetapan Upah Minimun Provinsi sesuai peraturan yang
berlaku, serta menetapkan dan mengumumkan Upah Minimum Provinsi Tahun 2021 pada
tanggal 31 Oktober 2020.
Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta pemerintah tetap
menaikkan upah minimum untuk tahun 2021 mendatang. KSPI menilai setidaknya, ada kenaikan
upah minimum sebesar 8 persen untuk 2021.
"Serikat buruh KSPI berpendapat, mengusulkan dan bersikap kenaikan upah minimum UMK,
UMSK, UMP, UMSP harus tetap ada. Berapa nilai yang diminta oleh KSPI 8 persen kenaikan UMK
UMSK UMP, UMSP. Dari mana cara melihatnya, melihat angka 3 tahun berturut-turut," kata
Presiden KSPI, Said Iqbal, dalam konferensi pers virtual, Rabu, 21 Oktober 2020.
Alasannya, kata Iqbal, melihat pada tahun 1998 dahulu Indonesia juga mengalami resesi
ekonomi yang lebih besar dari saat ini, yakni mencapai minus 17,6 persen. Ketua serikat buruh
pada waktu itu, bersama dengan asosiasi pengusaha dan Kementerian Tenaga Kerja sepakat
menyatakan kenaikan 0 persen atau tidak ada kenaikan upah.
1870
