Page 188 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

Ringkasan

Pemprov, Pemprov Jatim menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021 sebesar Rp
1.868.777. Nilai tersebut naik 5,65% atau Rp 100.000 dibandingkan dengan UMP 2020 yaitu
1.768.000. Hal itu dituangkan dalam Keputusan Gubernur Jatim nomor 188/498/KPTS/013/2020.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan, keputusan UMP merupakan hasil
kesepakatan dewan pengupahan yang terdiri dari buruh, pemerintah, dan pengusaha. "Ada surat
edaran dari Kementerian Tenaga Kerja RI no 11/2020 tentang penetapan upah minimum 2021
saat Pendemic Covid-19. Maka tanggal 27 malam sudah dilakukan rapat Dewan Pengupahan dan
kemarin tanggal 30 Oktober dini hari sudah diputuskan," jelas Gubernur Khofifah di Bakorwil
Malang, Minggu (1/11).

NAIK 5,65 PERSEN, UMP JATIM JADI RP 1,86 JUTA

Gubernur Jatim Khofifah saat di Bakorwil Malang dan menetapkan UMP Jatim. Pemprov, Pemprov
Jatim menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021 sebesar Rp 1.868.777. Nilai tersebut naik
5,65% atau Rp 100.000 dibandingkan dengan UMP 2020 yaitu 1.768.000. Hal itu dituangkan
dalam Keputusan Gubernur Jatim nomor 188/498/KPTS/013/2020.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan, keputusan UMP merupakan hasil
kesepakatan dewan pengupahan yang terdiri dari buruh, pemerintah, dan pengusaha. "Ada surat
edaran dari Kementerian Tenaga Kerja RI no 11/2020 tentang penetapan upah minimum 2021
saat Pendemic Covid-19. Maka tanggal 27 malam sudah dilakukan rapat Dewan Pengupahan dan
kemarin tanggal 30 Oktober dini hari sudah diputuskan," jelas Gubernur Khofifah di Bakorwil
Malang, Minggu (1/11).

Gubernur Khofifah yang didampingi Sekda Provinsi Jatim Heru Tjahjono mengatakan, UMP
memang di bawah dari nilai UMK terendah di Jatim. Ada 9 kabupaten di Jatim yang saat ini UMK-
nya senilai Rp 1.913.331. Sedangkan UMP pada 2020 ini senilai Rp 1.768.000. "Kenapa ini perlu
saya sampaikan, pertimbangan Pemprov Jatim, yang pertama bahwa sektor industri pengusaha
harus tetap terjamin kelangsungan usahanya. Kita semua memahami ada sektor terdampak, ada
yang tidak terdampak," tutur Khofifah.
Khofifah menjelaskan, apa yang menjadi tuntutan para buruh pada saat mereka melakukan
unjuk rasa pada 27 Oktober salah satunya adalah kenaikan Rp 600 ribu. Ada perhitungan terkait
KHL, P3, purchasing power yang mereka inginkan. "Ini akan menjadi pertimbangan-
pertimbangan di dalam proses pengambilan keputusan ketika kita memutuskan UMP,"
tandasnya.

Khofifah juga mengatakan bahwa UMP ada masa berlakunya sampai pada keputusan UMK.
Sehinga ketika UMK sudah diputuskan pada akhir November mendatang, maka UMP tidak
berlaku lagi dan yang berlaku adalah UMK. Berikutnya, lanjut Khofifah, Dewan Pengupahan akan
melakukan koordinasi dengan Bupati/Walikota untuk segera memusyawarahkan keputusan
terkait dengan UMK.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jatim Himawan Estu mengatakan, kalau
UMP seluruhnya menjadi kewenangan gubernur. Dikatakannya, dari kalangan buruh meminta
kenaikan UMP. Sedangkan dari kalangan pengusaha meminta agar UMP tidak ada kenaikan.
"Dari hasil tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah memberikan kajian dan opsi-
opsi langkah yang akhirnya akan diputuskan gubernur, dan hasilnya Rp1.868.008," ujarnya.

Untuk selanjutnya, kata Himawan, tinggal UMK yang merupakan kewenangan dari masing-
masing daerah. Setidaknya, kepala daerah bisa mengirimkan hasil putusan UMK maksimal 21
187