Page 192 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 192
masa pandemi, serta peningkatan perekonomian bagi pekerja dan keberlangsungan usaha,"
tutur Aria.
Apa tanggapan Menaker? Saat dikonfirmasi, Ida menyebut SE miliknya hanya untuk memberikan
panduan bagi para gubernur. Tidak adanya kenaikan UMP tahun depan, dimaksudkan agar
kepala daerah bisa mengatasi dampak ekonomi yang disebabkan pandemi Covid-19.
Terkait keputusan Ganjar dan Sultan, Ida tetap husnuzon (berbaik sangka). Politisi PKB itu yakin
gubernur yang menaikkan UMP tahun depan sudah berhitung secara matang.
"Hal itu didasarkan pada pertimbangan dan kajian yang mendalam mengenai dampak Covid-19
terhadap perlindungan upah pekerja dan kelangsungan bekerja serta kelangsungan usaha di
daerah yang bersangkutan," tukasnya.
Adapun provinsi yang mengamini SE Menaker adalah Jawa Barat, Banten, Bali, Aceh, Lampung,
Bengkulu, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan
Sulawesi Tengah. Selanjutnya, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Kalimantan
Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Papua.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal memuji keputusan Ganjar dan
Sultan. Soal nilai kenaikannya, itu bisa didiskusikan Dewan Pengupahan baik di tingkat provinsi
maupun kabupaten/kota. Said mengimbau gubernur lainnya tidak perlu merespons SE Menaker.
"Karena buruh Indonesia menolak surat edaran tersebut maka kami meminta kepada gubernur
sebagai pihak yang menetapkan upah minimum tidak mengikuti surat edaran yang meminta
tidak ada kenaikan upah minimum di provinsi atau kabupaten/kota," pintanya.
Menurut Said, ini bukan pertama kalinya Indonesia resesi. Pada 1998, yang pertumbuhan
ekonominya minus 17,6 persen dan inflasinya sekitar 78 persen. Dengan analogi yang sama,
pertumbuhan ekonomi dan inflasi saat ini lebih rendah dibandingkan tahun 1998 di mana
pertumbuhan ekonomi tahun ini diperkirakan minus 8 persen dan inflasi 3 persen.
Dengan dasar tersebut, KSPI mengusulkan kenaikan upah minimum 2021 sebesar 8 persen. Jika
dirasa berat, bisa di angka 5-7 persen sesuai kemampuan daerah dan jenis industri masing-
masing.
"Sementara bagi perusahaan yang tidak mampu, bisa saja tidak menaikkan upah minimum
sepanjang bisa membuktikan laporan keuangan perusahaan yang merugi. Supaya fair ," pungkas
Said.
191
