Page 197 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 197

Gubernur  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  Sri  Sultan  Hamengku  Buwono  X,  Gubernur  Sulawesi
              Selatan HM Nurdin Abdullah dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Sementara
              Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menetapkan kenaikan UMP asimetris.

              Ida sebelumnya meminta para gubernur se-Indonesia menyesuaikan upah minimum provinsi
              (UMP)  2021  sesuai  Surat  Edaran  Menteri  Ketenagakerjaan  Republik  Indonesia  Nomor
              11/HK04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum 2021 akibat pandemi Covid-19.

              Namun  demikian,  Ida  berujar  SE  yang  dikeluarkannya  sejatinya  hanya  referensi  untuk
              menentukan  UMP.  "Sehingga  kalau  ada  pertimbangan  lain,  daerah  semestinya  sudah
              menghitung dengan prudent," ujar dia kepada Tempo, Ahad, 1 November 2020.

              Ida mengatakan SE diterbitkan untuk memberikan panduan atau pedoman bagu para gubernur
              untuk  mengatasi  kondisi  di  daerahnya  yang  mengalami  dampak  pandemi  Covid-19,  terkait
              dengan  penetapan  upah  minimum  2021.  "Apabila  ada  daerah  yang  tidak  mempedomani  SE
              tersebut dalam penetapan UM-nya, hal tersebut tentunya sudah didasarkan pada pertimbangan
              dan kajian yang mendalam mengenai dampak Covid-19 terhadap perlindungan upah pekerja dan
              kelangsungan bekerja serta kelangsungan usaha di daerah yang bersangkutan," ujar dia.

              Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengumumkan, Jumat, 30 Oktober 2020,
              Upah Minimum Provinsi atau UMP Jawa Tengah 2021 naik 3,27 persen. Sehingga UMP Jawa
              Tengah yang tahun ini Rp 1.742.015 akan meningkat menjadi Rp 1.798.979,12 pada 2021.

              Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X memutuskan menaikkan
              Upah Minimum Provinsi (UMP) DIY tahun 2021 menjadi sebesar Rp1.765.000, atau naik sebesar
              3,54 persen dari upah minimum berlaku pada tahun 2020 ini.

              Adapun Gubernur Sulawesi Selatan HM Nurdin Abdullah memutuskan menaikkan upah minimum
              provinsi  (UMP)  Sulawesi  Selatan  sebesar  2  persen  per  1  Januari  2021.  Menurut  Peraturan
              Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 14.15/X tanggal 27 Oktober 2020 tentang penetapan upah
              minimum provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021, kenaikan UMP dua persen dari Rp3.103.800 per
              bulan menjadi Rp3.165.876 per bulan berlaku mulai 1 Januari 2021.

              Sementara itu, DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan upah minimum provinsi (UMP) asimetris
              tersebut mengatur upah minimum kegiatan usaha yang terdampak Covid-19 tidak mengalami
              kenaikan atau sama dengan UMP 2020. Sedangkan upah minimum untuk kegiatan usaha yang
              tidak terdampak Covid-19 ditetapkan naik.

              "Pemerintah DKI menetapkan besaran UMP DKI Jakarta Tahun 2021 sebesar Rp 4.416.186,548,"
              kata Gubernur Anies Baswedan dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 31 Oktober 2020. Adapun
              upah minimum DKI tahun ini sebesar Rp 4.267.349.

              Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sebelumnya telah memutuskan keaikan upah
              minimum  provinsi  sebesar  5,65  persen  dari  sebelumnya  sebesar  Rp  1.768.000  menjadi  Rp
              1.868.777 pada tahun 2021. Keputusan menaikkan upah sekitar Rp 100.000 itu sudah disepakati
              dalam rapat bersama Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur pekan lalu.

              CAESAR AKBAR | ANTARA .











                                                           196
   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202