Page 194 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 194
KECEWA PENETAPAN UMP, BURUH YOGYA AKAN GELAR AKSI 'TOPO PEPE'
Massa buruh yang tergabung dalam Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) Daerah Istimewa
Yogyakarta (DIY) akan menggelar aksi demo melalui gelar budaya "Topo Pepe" di kawasan titik
nol kilometer Yogyakarta, pada Senin (2/11) besok. Aksi tersebut sebagai bentuk kekecewaan
mereka karena penetapan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) di DIY kurang dari 4 persen
pada tahun 2021.
Juru bicara MPBI DIY, Irsad Ade Irawan menjelaskan, "Topo Pepe" bertujuan meminta
perlindungan dan pengayoman kepada Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai Raja Keraton
Yogyakarta dari bahaya Undang-undang Cipta Kerja dan upah murah di Yogyakarta.
Aksi ini dilakukan dengan duduk bersila di antara dua pohon beringin kembar yang terletak di
Alun-alun Utara "Kami menuntut upah minimum 2021 yang layak di DIY," ucap Irsad dalam
pernyataan tertulis, Minggu (1/11).
Selain itu, MPBI juga meminta ada program dari Pemda DIY dan penggunaan Dana Keistimewaan
(Danais) untuk membantu meningkatkan pendapatan pekerja/buruh di luar upah mereka.
"Kami juga mendesak perumahan buruh bagi para pekerja/buruh di Yogyakarta," tegasnya.
Sebelumnya, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X menandatangani Surat Keputusan
(SK) Gubernur tentang UMP DIY Tahun 2021, pada 30 Oktober 2020.
SK ini merupakan tindak lanjut Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja tentang Penetapan Upah
Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Covid-19 bahwa upah minimum 2021 sama dengan
2020.
Namun dalam SK Gubernur bernomor 319/KEP/2020 tersebut, Sultan menetapkan UMP 2021
sebesar Rp1.765.000 atau naik 3,54 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X menetapkan UMP 2021 naik 3,54 persen.
(ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/aww).
Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Kadarmanta Baskara Aji mengungkapkan, kenaikan tersebut
didasarkan para sejumlah pertimbangan. Di antaranya, pemulihan ekonomi di tengah masa
pandemi Covid-19 yang belum berakhir serta mengakomodasi usulan pekerja/buruh yang
menginginkan kenaikan upah minimum sebesar 4 persen.
Menurut Aji, perwakilan pekerja/buruh juga masuk dalam unsur Dewan Pengupahan DIY yang
turut merumuskan rekomendasi ke Gubernur, sebelum ada SK tersebut. Terkait penolakan dari
pekerja/buruh atas penetapan tersebut, Aji beralasan keputusan penetapan UMP itu tak bisa
diubah.
Setelah penetapan UMP, maka langkah selanjutnya adalah sosialisasi ke semua pihak, termasuk
pemerintah kabupaten/kota agar dalam menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)
2021 disesuaikan, namun tidak lebih rendah dari UMP yang telah ditetapkan gubernur.
Sementara itu, elemen buruh di Bandung, Jawa Barat, mengancam akan melakukan aksi mogok
serentak buntut tidak ada kenaikan upah minimum.
"Kaum buruh akan melakukan mogok daerah secara serentak di seluruh kabupaten/kota di Jawa
Barat dan juga di kantor Gubernur Jawa Barat dalam waktu dekat ini," ujar Ketua Umum
Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh
Indonesia (FSP TSK SPSI) Roy Jinto dalam keterangan tertulis.
Roy menyatakan, SE Menaker bukan produk hukum yang harus dilaksanakan gubernur. Ia
menjelaskan, penetapan upah minimum telah diatur dalam UU 13/2003 tentang
193
