Page 199 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

Dalam video tersebut, Said juga meminta kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk
mencabut Surat Keputusan (SK) Gubernur untuk tidak menaikkan UMP.
Jawa Barat lebih memilih mengikuti acuan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor
Nomor M/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). "Gubernur Jawa Barat keliru menggunakan surat edaran
Menaker. Maka harus menggunakan PP Nomor 78 Tahun 2015 sesuai dengan yang dilakukan
Gubernur Anies, Gubernur Ganjar dan Sri Sultan Hamengkubuwono," ucapnya.

Dia menilai bahwa SE Menaker tersebut tidak tepat dijadikan pedoman atau acuan. Said Iqbal
menegaskan, para kepala daerah harus memperhitungkan upah minimum dari kondisi
perekonomian serta inflasi masing-masing daerah.

Ia menyebut SE Menaker justri keliru atau tidak tepat. Sebab kata dia, seharusnya penetapan
UMP justru mempertimbangkan PDB dan inflasi. "KSPI meminta seluruh gubernur untuk
menaikkan UMP, UMK, UMSK berdasarkan perhitungan PDB atau pertumbuhan ekonomi
ditambah dengan inflasi di masing-masing daerahnya," kata dia.

KSPI menilai pernyataan Kemenaker soal 25 gubernur telah menyetujui penggunaan SE Menaker
hanya klaim belaka. Said mengatakan telah mengecek informasi tersebut.

Beberapa provinsi di Indonesia sudah mengumumkan keputusan UMP. Pemerintah Pusat melalui
Kementerian Ketenagakerjaan sendiri sudah menetapkan bahwa UMP tahun 2021 sama dengan
tahun ini.

Kendati demikian, keputusan final penetapan UMP 2021 tetap diserahkan kepada kepala daerah
masing-masing provinsi. Sejauh ini, ada beberapa daerah di Pulau Jawa yang memutuskan UMP
tahun depan mengalami kenaikan yakni DKI Jakarta, Jawa Tengah dan DIY.

198