Page 195 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 195
Ketenagakerjaan dan PP 78/2015 yang mengatur bahwa upah minimum ditentukan berdasarkan
survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
Menurut Roy, tahun ini seharusnya dilakukan survei pasar untuk menentukan KHL. "Berdasarkan
aturan untuk menentukan upah minimum itu harus berdasarkan KHL, ditambah inflasi, dan
pertumbuhan ekonomi. Jelas diatur dalam UU 13/2003, oleh karena itu SE yang dikeluarkan
menaker bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," jelas
Roy.
Lebih lanjut Roy mengatakan, UMP Jawa Barat yang tak naik cacat hukum karena
mempertimbangkan kondisi pandemi Covid-19. Ia menilai Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil
tak memiliki rasa sensitivitas pada kondisi buruh yang sangat menantikan kenaikan upah
minimum tersebut.
Gubernur Jawa Barat dituding lebih berpihak terhadap keinginan para pengusaha yang
menginginkan upah tidak naik. Roy membandingkan dengan gubernur Jawa Tengah dan
Yogyakarta yang tetap menaikkan upah minimum. "Oleh karena itu kaum buruh akan
menyatakan menolak SE dan UMP 2021 Jawa Barat dan meminta Gubernur Jawa Barat
menaikkan upah minimum 2021 minimal 8,51 persen," ujarnya.
Ridwan Kamil diketahui tak menaikkan UMP Jawa Barat pada 2021. Melalui SK Gubernur Jawa
Barat, UMP Tahun 2021 sebesar Rp1.810.351,36 sama dengan 2020.
(hyg).
194
