Page 1889 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 1889

UPAH MINIMUM TAK NAIK, KSPI: MENAKER HANYA MEMANDANG KEPENTINGAN
              PENGUSAHA
              Menteri  Ketenagakerjaan  baru  saja  mengeluarkan  Surat  Edaran  (SE)  kepada  para  gubernur
              untuk melakukan penyesuaian penetapan upah minimum tahun 2021 sama dengan nilai upah
              minimum tahun 2020. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyesalkan sikap Menaker
              tersebut.

              Merespons  keluarnya  surat  edaran  itu,  Presiden  KSPI  Said  Iqbal  mengatakan,  buruh  akan
              melakukan aksi perlawanan terhadap penolakan tidak adanya kenaikan upah minimum 2021 dan
              penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja.

              "Menaker tidak memiliki sensitivitas nasib buruh, hanya memandang kepentingan pengusaha
              semata," katanya melalui keterangan tertulis, Selasa (27/10/2020).

              Said meminta pemerintah bisa bersikap lebih adil, dengan tetap menaikkan upah minimum 2021.
              Tetapi bagi perusahaan yang tidak mampu maka dapat melakukan penangguhan dengan tidak
              menaikan upah minimum setelah berunding dengan serikat pekerja di tingkat perusahaan dan
              melaporkannya ke Kemenaker. "Jangan dipukul rata semua perusahaan tidak mampu. Faktanya
              di tahun 1998 pun tetap ada kenaikan upah minimum untuk menjaga daya beli masyarakat,"
              sebut dia.
              Oleh karena itu, KSPI dan seluruh serikat buruh di Indonesia akan melakukan aksi nasional besar-
              besaran di 24 provinsi pada 2 November dan berlanjut lagi pada 9-10 November di Mahkamah
              Konstitusi,  Istana,  DPR  RI,  dan  di  kantor  Gubernur  seluruh  Indonesia.  Sebelumnya,  KSPI
              menyebut 4 alasan mengapa upah minimum 2021 harus naik. Pertama, jika upah minimum tidak
              naik,  hal  ini  akan  membuat  situasi  semakin  panas.  Apalagi  saat  ini  para  buruh  masih
              memperjuangkan penolakan terhadap UU Cipta Kerja. Kedua, alasan upah tidak naik karena saat
              ini pertumbuhan ekonomi minus tidak tepat. Dia membandingkannya dengan yang terjadi pada
              tahun 1998, 1999, dan 2000.

              "Sebagai contoh, di DKI Jakarta, kenaikan upah minimum dari tahun 1998 ke 1999 tetap naik
              sekitar 16%, padahal pertumbuhan ekonomi tahun 1998 minus 17,49%. Begitu juga dengan
              upah  minimum  tahun  1999  ke  2000,  upah  minimum  tetap  naik  sekitar  23,8%,  padahal
              pertumbuhan ekonomi tahun 1999 minus 0,29%," ujarnya. Ketiga, bila upah minimum tidak naik
              maka daya beli masyarakat akan semakin turun. Daya beli turun akan berakibat jatuhnya tingkat
              konsumsi.  Ujung-ujungnya  berdampak  negatif  buat  perekonomian.  Keempat,  tidak  semua
              perusahaan kesulitan akibat pandemi Covid-19.

              Oleh karena itu, dia meminta kebijakan kenaikan upah dilakukan secara proporsional.

              Seperti diberitakan, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah meneken Surat Edaran Nomor
              M/11/HK.04/X/2020  tertanggal  26  Oktober  2020.  Adapun  isi  surat  edaran  tersebut  adalah
              mengatur  tentang  Penetapan  Upah  Minimum  Tahun  2021  pada  Masa Pandemi  Corona  Virus
              Disease 2019 (Covid-19).
              Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul " Upah Minimum Tak Naik, KSPI: Menaker
              Tak Miliki Sensitivitas Nasib Buruh! Polemik Upah 2021: Buruh Tuntut Kenaikan Upah, Pengusaha
              Tolak Mentah-Mentah.









                                                          1888
   1884   1885   1886   1887   1888   1889   1890   1891   1892   1893   1894