Page 1907 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 1907
PRESIDEN KSPI: SURAT EDARAN MENAKER TIDAK SENSITIF PADA NASIB BURUH
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah/Net Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)
menyesalkan sikap Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah yang mengeluarkan surat edaran
Nomor M/11/HK.4/x/2020 tertanggal 26 Oktober 2020.
Berita terkait Jika Naskah UU Ciptaker Diteken Presiden, KSPI Ancam Aksi Nasional Pada 1
November Pendemo UU Ciptaker Bubarkan Diri, Petugas Kebersihan Pemprov DKI Langsung
Bersihkan Kawasan Patung Kuda Fadli Zon Akui Fungsi Parlemen Tidak Jalan, Makanya
Mahasiswa, Buruh, Dan Civil Society Yang Ambil Alih
Di mana lewat surat edaran tersebut para gubernur diminta untuk melakukan penyesuaian
penetapan upah minimum tahun 2021 sama dengan nilai upah minimum tahun 2020. Kemudian
melaksanakan penetapan upah minimum setelah tahun 2021 sesuai ketentuan peraturan
perundangan-undangan, lalu menetapkan dan mengumumkan upah minimum orovinsi tahun
2021 pada tanggal 31 Oktober 2020.
Penerbitan keluarnya surat edaran tersebut, kata Presiden KSPI Said Iqbal, akan membuat aksi
perlawanan buruh akan semakin mengeras. Khususnya penolakan terhadap tidak adanya
kenaikan upah minimum 2021 dan penolakan omnibus law UU Cipta Kerja.
"Menaker tidak memiliki sensitivitas nasib buruh, hanya memandang kepentingan pengusaha
semata," kata Said Iqbal dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (27/10).
Iqbal memahami para pengusaha memang sedang dalam kondisi susah, tetapi kondisi buruh
juga jauh lebih susah. Seharusnya, kata dia, pemerintah bisa bersikap lebih adil, yaitu tetap ada
kenaikan upah minimum 2021.
Sementara bagi perusahaan yang tidak mampu, sambungnya, maka dapat melakukan
penangguhan dengan tidak menaikkan upah minimum setelah berunding dengan serikat pekerja
di tingkat perusahaan dan melaporkannya ke Kemenaker.
"Jangan dipukul rata semua perusahaan tidak mampu. Faktanya di tahun 1998 pun tetap ada
kenaikan upah minimum untuk menjaga daya beli masyarakat," tegasnya.
"Apakah presiden sudah mengetahui keputusan Menaker ini? Atau hanya keputusan sepihak
Menaker?" sambungnya.
Oleh karena itu, KSPI dan seluruh serikat buruh di Indonesia akan melakukan aksi nasional besar-
besaran di 24 provinsi pada 2 November dan 9 sampai 10 November yang diikuti puluhan dan
bahkan ratusan ribu buruh di Mahkamah Konstitusi, Istana, DPR RI, dan di kantor Gubernur di
seluruh Indonesia.
Mereka akan datang dengan membawa tuntutan untuk membatalkan omnibus law UU Cipta
Kerja dan kenaikan upah minimum 2021 demimenjaga daya beli masyarakat.
KSPI menyebut ada empat alasan mengapa upah minimum 2021 harus naik.
Pertama, jika upah minimum tidak naik, kata Said Iqbal, hal ini akan membuat situasi semakin
panas. Apalagi saat ini para buruh masih memperjuangkan penolakan terhadap UU Cipta Kerja.
Di mana seiring dengan penolakan omnibus law, buruh juga akan menyuarakan agar upah
minimum 2021 tetap naik. Sehingga aksi-aksi akan semakin besar.
Kedua, alasan upah tidak naik karena saat ini pertumbuhan ekonomi minus tidak tepat.
Bandingkan dengan apa yang terjadi pada tahun 1998, 1999, dan 2000.
1906
