Page 206 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 206
Judul Besok Buruh Akan Bawa UU Omnibus Law Cipta Kerja ke MK
Nama Media jawapos.com
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL https://www.jawapos.com/nasional/politik/01/11/2020/besok-buruh-
akan-bawa-uu-omnibus-law-cipta-kerja-ke-mk/
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-11-01 19:24:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
neutral - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Tuntutan yang akan
disuarakan adalah, batalkan omnibus law UU Cipta Kerja dan menuntut agar upah minimum
tahun 2021 (UMP, UMK, UMSP, dan UMSK) tetap naik
negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Tetapi bilamana nomor
UU Cipta Kerja belum ada pada saat penyerahan berkas gugatan tersebut, maka yang akan
dilakukan KSPI dan KSPSI AGN hanya bersifat konsultasi ke MK
negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Aksi KSPI dan 32 federasi
lainnya ini adalah non violance (anti kekerasan), terukur, terarah, dan konstitusional. Aksi ini
dilakukan secara damai, tertib, dan menghindari anarkis
neutral - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Aksi 9 dan 10 juga
membawa dua agenda yang kami sebutkan di atas, dan dilakukan serentak di 24 provinsi
Ringkasan
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, puluhan ribu
buruh yang tergabung dalam 32 konfederasi dan federasi seperti KSPI, KSPSI AGN, dan Gekanas
akan melakukan aksi serentak di 24 provinsi pada Senin (2/11) besok. Menurutnya, aksi akan
dipusatkan di Istana dan Mahkamah Konstitusi (MK).
BESOK BURUH AKAN BAWA UU OMNIBUS LAW CIPTA KERJA KE MK
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, puluhan ribu
buruh yang tergabung dalam 32 konfederasi dan federasi seperti KSPI, KSPSI AGN, dan Gekanas
akan melakukan aksi serentak di 24 provinsi pada Senin (2/11) besok. Menurutnya, aksi akan
dipusatkan di Istana dan Mahkamah Konstitusi (MK).
205
