Page 207 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 207
"Tuntutan yang akan disuarakan adalah, batalkan omnibus law UU Cipta Kerja dan menuntut
agar upah minimum tahun 2021 (UMP, UMK, UMSP, dan UMSK) tetap naik," kata Said Iqbal
dalam keterangannya, Minggu (1/11).
Pada saat bersamaan, sambung Said Iqbal, akan diserahkan gugatan uji materiil dan uji formil
Omnibus Law UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi oleh KSPSI, AGN dan KSPI. "Tetapi
bilamana nomor UU Cipta Kerja belum ada pada saat penyerahan berkas gugatan tersebut, maka
yang akan dilakukan KSPI dan KSPSI AGN hanya bersifat konsultasi ke MK," ujar Said Iqbal.
Said Iqbal memastikan, meskipun nomor UU Cipta Kerja belum keluar, aksi 2 November di Istana
dan Mahkamah Konstitusi akan tetap dilakukan. Puluhan ribu buruh yang akan mengikuti aksi
berasaln dari berbagai kota seperti Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang Raya, Serang, Cilegon,
Karawang, Bekasi, Purwakarta, Subang, Indramayu, Cirebon, Bandung Raya, Cimahi, Cianjur,
Sukabumi, Semarang, Kendal, Jepara, Surabaya, Mojokerto, Pasuruan, Sidoarjo, dan Gresik.
Selain itu, aksi juga akan dilakukan di Jogja, Banda Aceh, Medan, Deli Serdang, Batam, Bintan,
Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Lampung, Makassar, Gorontalo, Bitung, Kendari, Morowali,
Banjarmasin, Palangkaraya, Samarinda, Lombok, Ambon, Papua, dan sebagainya. "Aksi KSPI
dan 32 federasi lainnya ini adalah non violance (anti kekerasan), terukur, terarah, dan
konstitusional. Aksi ini dilakukan secara damai, tertib, dan menghindari anarkis," tegas Said.
Selain 2 November, aksi juga akan dilanjutkan 9 November 2020 di DPR RI untuk menuntut
dilakukannya legislatif review dan tanggal 10 November 2020 di kantor Kementerian
Ketenagakerjaan untuk menuntut upah minimum 2021 harus tetap naik. "Aksi 9 dan 10 juga
membawa dua agenda yang kami sebutkan di atas, dan dilakukan serentak di 24 provinsi,"
pungkasnya.
Editor: Dimas Ryandi Reporter: Muhammad Ridwan.
206
