Page 238 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 238
Untuk itu, bersama-sama Dewan Pengupahan Provinsi Jatim, unsur serikat pekerja mengabil
langkah tegas, jelas, bahwa kenaikan UMP tahun ini tidak boleh didasarkan emosional dan
ambisius semata mata. Tapi, meyakinkan semua pihak bahwa kehidupan industri harus tetap
jalan," ujar dia di Bakorwil Malang, Minggu (1/11/2020) sore.
DEWAN PENGUPAHAN JATIM: KENAIKAN UMP 2021 TAK BOLEH BERDASARKAN
EMOSIONAL DAN AMBISIUS
Ketua Dewan Pengupahan Jatim dari pekerja dan ketua SPSI Jatim, Ahmad Fauzi menanggapi
mengenai Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021, naik sebesar 5,65 persen atau sebesar Rp
1.868.777. "Banyak perusahaan karena kena pandemi produktivitasnya tidak ada peningkatan.
Untuk itu, bersama-sama Dewan Pengupahan Provinsi Jatim, unsur serikat pekerja mengabil
langkah tegas, jelas, bahwa kenaikan UMP tahun ini tidak boleh didasarkan emosional dan
ambisius semata mata. Tapi, meyakinkan semua pihak bahwa kehidupan industri harus tetap
jalan," ujar dia di Bakorwil Malang, Minggu (1/11/2020) sore.
Dia juga mengungkapkan, pembahasan UMP ini sudah dilakukan bersama Gubernur Jatim
Khofifah Indar Parawansa hampir dua minggu.
Oleh karena itu, dia meminta pada serikat pekerja dan tokoh pekerja buruh di Jatim untuk
mensyukuri dan bangga, tidak perlu meratapi kecilnya kenaikan. Terlebih lagi, kenaikan ini terjadi
di tengah pandemi COVID-19.
"Kami menyampaikan salam hormat kami pada Apindo dan Asosiasi pengusaha, bahwa dengan
kenaikan ini jangan bersedih. Bahwa UMP ini hanya menggugurkan kewajiban dan nanti masih
ada UMK. Dengan demikian UMP ini nanti tidak berlaku saat diputuskan UMK pada akhir
November nanti. Saya mengamini keputusan ini adalah keputusan terbaik, dunia usaha harus
tetap kita selamatkan," pungkasnya.
Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021
sebesar Rp 1.868.777. Nilai tersebut naik 5,65 persen atau Rp 100.000 dibandingkan dengan
UMP 2020 yaitu 1.768.000. Hal itu berdasarkan Keputusan Gubernur Jatim nomer
188/498/KPTS/013/2020.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengatakan, keputusan UMP berdasarkan dari
hasil dewan pengupahan yang terdiri dari buruh, pemerintah, dan pengusaha.
"Ada surat edaran dari Kementerian Tenaga Kerja RI no 11/2020 tentang penetapan upah
minimum 2021 saat Pendemic Covid-19. Maka tanggal 27 malam sudah dilakukan rapat Dewan
Pengupahan dan kemarin tanggal 30 Oktober dini hari sudah diputuskan," ujar Khofifah di
Bakorwil Malang, Minggu sore, 1 November 2020.
Khofifah menuturkan, UMP memang di bawah dari nilai UMK terendah di Jatim. Ada 9 kabupaten
di Jatim yang saat ini UMK-nya senilai Rp 1.913.331. Sedangkan UMP pada 2020 ini senilai Rp
1.768.000.
"Kenapa ini perlu saya sampaikan, pertimbangan Pemprov Jatim, yang pertama bahwa sektor
industri pengusaha harus tetap terjamin kelangsungan usahanya," ucap Khofifah.
Pemprov Jatim, lanjut Khofifah, memahami ada sektor terdampak, ada yang tidak terdampak.
Kemudian yang kedua, apa yang menjadi tuntutan para buruh pada saat melakukan unjuk rasa
pada 27 Oktober 2020, yang mengajukan salah satunya adalah kenaikan Rp 600 ribu, ada
237
