Page 243 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

Ringkasan

Pemprov Jatim telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2021 sebesar Rp
1.868.777. Angka tersebut naik sebesar 5,6 persen atau Rp 100 ribu dibanding dengan UMP
2020 yaitu 1.768.000. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan penetapan
UMP sesuai dengan Keputusan Gubernur Jatim nomer 188/498/KPTS/013/2020. Ditegaskannya
bahwa keputusan UMP sudah berdasar hasil rapat antara dewan pengupahan yang terdiri dari
buruh, pemerintah, dan pengusaha.

UMP JATIM TAHUN 2021 NAIK RP 100 RIBU

Pemprov Jatim telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2021 sebesar Rp
1.868.777. Angka tersebut naik sebesar 5,6 persen atau Rp 100 ribu dibanding dengan UMP
2020 yaitu 1.768.000. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan penetapan
UMP sesuai dengan Keputusan Gubernur Jatim nomer 188/498/KPTS/013/2020. Ditegaskannya
bahwa keputusan UMP sudah berdasar hasil rapat antara dewan pengupahan yang terdiri dari
buruh, pemerintah, dan pengusaha.

"Ada surat edaran dari Kementerian Tenaga Kerja RI nomor 11/2020 tentang penetapan upah
minimum 2021 saat Pendemi COVID-19. Maka tanggal 27 Oktober malam sudah dilakukan rapat
Dewan Pengupahan dan kemarin tanggal 30 Oktober dini hari sudah diputuskan," ujar Khofifah
di Bakorwil Malang, Minggu (1/11/2020).

Khofifah yang didampingi Sekda Provinsi Jatim Heru Tjahjono beserta perwakilan Pimpinan
Dewan Pengupahan Jatim menyatakan bahwa UMP angkanya memang di bawah dari nilai UMK
terendah di Jatim. Ada 9 kabupaten di Jatim yang saat ini UMK-nya senilai Rp 1.913.331.

"Kenapa ini perlu saya sampaikan, pertimbangan Pemprov Jatim, yang pertama bahwa sektor
industri pengusaha harus tetap terjamin kelangsungan usahanya. Kita semua memahami ada
sektor terdampak, ada yang tidak terdampak. Kemudian yang kedua, apa yang menjadi tuntutan
para buruh pada saat mereka melakukan unjuk rasa pada tangan 27 Oktober lalu, mereka
mengajukan salah satunya adalah kenaikan Rp 600 ribu, ada itung-itungan kaitan dengan KHL,
P3, purchasing power yang mereka inginkan. Ini akan menjadi pertimbangan-pertimbangan di
dalam proses pengambilan keputusan ketika kita memutuskan UMP," jelasnya.

Khofifah juga mengatakan bahwa UMP ada masa berlakunya sampai pada keputusan UMK pada
akhir November 2020 mendatang. Sehingga ketika UMK sudah diputuskan, maka UMP tidak
berlaku lagi dan yang berlaku adalah UMK. Berikutnya, lanjut Khofifah, Dewan Pengupahan akan
melakukan koordinasi dengan Bupati/Wali Kota untuk segera memusyawarahkan keputusan
terkait dengan UMK.

Sementara itu, Ahmad Fauzi, Ketua Dewan Pengupahan Jatim dari pekerja mengatakan bahwa
di masa pandemi COVID-19 ini seluruh perusahaan ikut terdampak.

"Banyak perusahaan karena kena pandemi produktifitasnya tidak ada peningkatan. Untuk itu,
bersama-sama Dewan Pengupahan Provinsi Jatim, unsur serikat pekerja mengabil langkah tegas,
jelas, bahwa kenaikan UMP tahun ini tidak boleh didasarkan emosional dan ambisius semata
mata. Tapi, meyakinkan semua pihak bahwa kehidupan industri harus tetap jalan," katanya.

Dia juga mengungkapkan bahwa pembahasan UMP ini sudah dilakukan bersama Gubernur Jatim
hampir 2 minggu lamanya. Untuk itu pria yang juga Ketua SPSI Jatim ini meminta pada serikat
pekerja dan tokoh pekerja buruh di Jatim untuk mensyukuri dan tidak perlu meratapi kecilnya
kenaikan. Terlebih lagi, kenaikan ini terjadi di tengah pandemi.

242