Page 248 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 248
UMP TIDAK NAIK, PPP: NEGARA TIDAK AKAN TERLANTARKAN PEKERJA DAN TETAP
PIKIRKAN PENGUSAHA
Ketua DPP Partai Persatuan Pembagunan (PPP) Lena Maryana Mukti/Net
Pemerintah di posisi dilematis dalam memutuskan tidak menaikkan upah minimum provinsi
(UMP) 2021. Satu sisi pemerintah memikirkan kesejahteraan buruh, di sisi lain jangan sampai
kebijakan yang diambil terkait UMP memberatkan dunia usaha.
Berita terkait Jusuf Kalla Prediksi Covid-19 Baru Bisa Hilang Dari Indonesia Tahun 2022 Protes
Anti Pembatasan Sosial Di Spanyol Berujung Rusuh, Polisi Dan Pengunjuk Rasa Terlibat Bentrok
Pembatasan Sosial Lebih Ketat Diberlakukan di Iran, Sekolah Hingga Acara Pernikahan Dilarang
Ketua DPP Partai Persatuan Pembagunan (PPP) Lena Maryana Mukti meyakini, pemerintah tidak
serta merta mengambil keputusan hanya mempertimbangkan satu sisi, buruh atau pengusaha.
Pemerintah mendengarkan masukan-masukan dari banyak pihak.
"Jadi saya yakini negara tidak akan menelantarkan para pekerja dan juga memikirkan nasib
pengusaha. Pemerintah menjaga itu," kata Lena kepada wartawan, Minggu (1/11).
Lena menanggapi surat edaran Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah yang isinya mengatur
tentang penetapan UMP 2021.
Dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan 11/HK04/X/2020 tentang Penetapan Upah
Minimum tahun 2021 Pada Masa Pandemi Covid-19, disebutkan gubernur diminta menyesuaikan
penetapan nilai UMP 2021 sama dengan nilai UMP 2020. Artinya, tidak ada kenaikan UMP tahun
depan.
Penyebab tidak ada kenaikan UMP adalah kondisi perekonomian nasional yang merosot sebagai
dampak dari pandemi Covid-19. Penurunan perekonomian tersebut bisa dilihat dari pertumbuhan
ekonomi triwulan kedua yang minus 5,32 persen.
Survei dampak Covid-19 terhadap pelaku usaha yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS)
sebanyak 82,85 persen perusahaan cenderung mengalami penurunan pendapatan. Sebanyak
53,17 persen usaha menengah dan besar serta 62,21 persen usaha mikro dan kecil menghadapi
kendala keuangan terkait pegawai dan operasional.
Lena melanjutkan, pemerintah sudah memikirkan jalan terbaik saat pandemi Covid-19 ini.
"Kebijakan yang diambil pemerintah pasti diperhitungkan dengan matang dengan sebaik-
baiknya. Negara tidak akan menelantarkan rakyatnya," tegasnya.
Jusuf Kalla Prediksi Covid-19 Baru Bisa Hilang Dari Indonesia Tahun 2022 Sebelumnya, Menteri
Keuangan Sri Mulyani mengatakan, resiko paling buruk ketika UMP naik adalah potensi buruh
kena pemutusan hubungan kerja akan semakin besar, karena perusahaan tidak mampu
membayar. Saat ini saja, sudah ada sekitar 7 juta orang kena PHK, terhitung sejak adanya
pandemi Covid-19.
"Peranan fiskal itu untuk jadi jembatan, jangan sampai salah satu policy sebabkan perusahaan
makin lemah atau dalam. Dalam hal ini, pekerja dapat kemungkinan kena PHK. Pemerintah cari
titik balance dengan berbagai instrumen, UMP atau upah minimum salah satu hal," kata Sri
Mulyani.
EDITOR: AHMAD KIFLAN WAKIK Tag: COVID-19 UPAH BURUH PPP.
247
