Page 249 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

Judul Buruh Kecewa Menaker Larang Gubernur Naikkan UMP, Surat Edaran
Menaker Tak Perlu Dilaksanakan
Nama Media jabar.tribunnews.com
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL https://jabar.tribunnews.com/2020/11/01/buruh-kecewa-menaker-
larang-gubernur-naikkan-ump-surat-edaran-menaker-tak-perlu-
dilaksanakan
Jurnalis Muhamad Syarif Abdussalam
Tanggal 2020-11-01 16:34:00
Ukuran 0

Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber

negative - Roy Jinto Ferianto (Menteri Ketenagakerjaan) Dengan surat edaran tersebut, banyak
Gubernur yang tidak menaikkan upah minimum tahun 2021, salah satunya Gubernur Jawa Barat
, tidak menaikkan UMP 2021. Padahal jelas surat edaran bukan produk hukum yang harus
dilaksanakan

negative - Roy Jinto Ferianto (Menteri Ketenagakerjaan) Sehingga berdasarkan aturan untuk
menentukan upah minimum itu harus berdasarkan KHL ditambah Inflasi ditambah pertumbuhan
ekonomi. Itu jelas diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003. Oleh karena itu, SE yang dikeluarkan
oleh Menaker bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

negative - Roy Jinto Ferianto (Menteri Ketenagakerjaan) Kenaikkan upah minimum sangat
dinanti-nantikan oleh kaum buruh untuk menjaga daya beli kaum buruh. Gubernur Jawa Barat
lebih berpihak terhadap keinginan para pengusaha yang menginginkan upah tidak naik,
sedangkan Gubernur DKI, Jateng, dan DIY, tetap menaikkan upah minimum, dengan
mengabaikan SE Menaker

positive - Roy Jinto Ferianto (Menteri Ketenagakerjaan) Kaum buruh akan melakukan mogok
daerah secara serentak di seluruh kabupaten kota di Jawa Barat dan juga di kantor Gubernur
Jawa Barat dalam waktu dekat ini

neutral - Rachmat Taufik Garsadi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jabar)
Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015, bahwa gubernur selambat-
lambatnya harus menetapkan dan mengumumkan UMP pada tanggal 1 November. Kewajiban
itu harus dilaksanakan

neutral - Rachmat Taufik Garsadi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jabar)
Aturan terkait penetapan upah minimum ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015.
Yang pertama bahwa lima tahun setelah penetapan PP ini segera ditetapkan kebutuhan hidup
layak (KHL)

248