Page 246 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

NAIKKAN UPAH MINIMUM PROVINSI, KSPI APRESIASI GUBERNUR DKI, JATENG
DAN DIY
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengapresiasi langkah yang
diambil Gubernur DKI Jakarta, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah
menaikkan upah minimum provinsi (UMP). Said menilai, langkah yang dilakukan tiga gubernur
tersebut dengan mengabaikan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) adalah langkah
yang tepat.

Surat Edaran yang dimaksud yakni, Surat Edaran (SE) Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Nomor
11/HK04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum tahun 2021. Dalam SE tersebut, gubernur
diminta tak menaikkan upah minimum tahun 2021 atau sama dengan tahun 2020.

"Hari ini saya mengapresiasi langkah gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, Gubernur Jawa
Tengah, Ganjar Pranowo, dan Gubernur Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono yang telah
menaikan upah minimum provinsi (UMP)," ujar Said Iqbal dalam konferensi pers, Minggu
(1/11/2020).

Said Iqbal berharap, seluruh gubernur menaikan UMP/UMK/UMSK 2021 dengan menggunakan
dasar PDB ataupun pertumbuhan ekonomi ditambah inflasi di masing-masing daerahnya.

Ia juga minta Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mencabut surat keputusan (SK) Gubernur
Jawa Barat yang tidak menaikan upah minimum provinsi.

"Gubernur Jawa Barat Keliru menggunakan surat edaran menaker, maka harus menggunakan
peraturan pemerintah atau PP Nomor 78 sebagaimana Gubernur Anies, Gubernur Ganjar dan
Gubernur Sri Sutan," ujar dia.

Said Iqbal berharap semua gubernur mengikuti langkah yang telah dilakukan Gubernur DKI,
Jateng dan DIY.

Lebih lanjut, Said mengatakan, klaim 25 Gubernur telah menyetujui adanya penggunaan SE itu
adalah keliru.

Sebab, berdasarkan penelusuran pihaknya, itu hanya sosialisasi dari Kemenaker pusat ke
provinsi, bukan tanda tangan SK Gubernur yang menyetujui menggunakan surat edaran Menaker
untuk tidak menaikan UMP, UMK, ataupun UMSK.

"Kesembronoan dan kekeliruan Menaker ini setidak-tidaknya harus dipertanggung jawabkan oleh
Menaker, tidak layak Menaker menjadi pejabat publik yang merugikan masyarakat banyak,
khususnya kaum buruh," ujar Said Iqbal.

"Selain itu, 2 November besok, KSPI, KSPSI Andi Gani, dan Gekanas bersama puluhan ribu buruh
akan aksi di depan Mahkamah Konstitusi dan Istana Negara menyuarakan dua tuntutan, cabut
dan batalkan UU omnibus law Cipta Kerja, dan naikan UMP, UMK dan UMSK 2021 serempak di
24 provinsi," lanjut dia.

245