Page 250 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

neutral - Rachmat Taufik Garsadi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jabar)
Aturan mengenai penggunaan KHL sudah keluar, yakni Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
(Permenaker) Nomor 18 Tahun 2020. Aturan itu mengharuskan Dewan Pengupahan Provinsi
segera menetapkan KHL berdasarkan data-data dari BPS (Badan Pusat Statistik)

neutral - Rachmat Taufik Garsadi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jabar)
Sampai saat ini, kami belum menerima rilis data inflasi untuk triwulan ke III 2020 dari BPS.
Rencananya, data inflasi akan dirilis 2 November 2020. Sedangkan, laju pertumbuhan ekonomi
pada 4 November

negative - Rachmat Taufik Garsadi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jabar)
Kalau melihat data rilis BPS di triwulan II, maka LPE Jabar itu minus 5,98. Kalau melihat inflasi
di bulan September itu 1,7, maka UMP Jabar dipastikan turun. Jalan tengahnya, kami mengikuti
SE Menteri Tenaga Kerja untuk menetapkan UMP Tahun 2021 sama dengan UMP tahun
sebelumnya

neutral - Rachmat Taufik Garsadi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jabar)
Untuk penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota, kabupaten/kota mempunyai waktu terakhir
(menetapkan upah minimum) pada tanggal 21 November

Ringkasan

Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP TSK SPSI, Roy Jinto Ferianto , mengatakan pihak buruh sangat
kecewa dengan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI yang melarang gubernur menaikkan
upah minimum tahun 2021, melalui sebuah surat edaran. "Dengan surat edaran tersebut, banyak
Gubernur yang tidak menaikkan upah minimum tahun 2021, salah satunya Gubernur Jawa Barat,
tidak menaikkan UMP 2021. Padahal jelas surat edaran bukan produk hukum yang harus
dilaksanakan," katanya melalui ponsel, Minggu (1/11).

BURUH KECEWA MENAKER LARANG GUBERNUR NAIKKAN UMP, SURAT EDARAN
MENAKER TAK PERLU DILAKSANAKAN

Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP TSK SPSI, Roy Jinto Ferianto , mengatakan pihak buruh sangat
kecewa dengan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI yang melarang gubernur menaikkan
upah minimum tahun 2021, melalui sebuah surat edaran.

"Dengan surat edaran tersebut, banyak Gubernur yang tidak menaikkan upah minimum tahun
2021, salah satunya Gubernur Jawa Barat, tidak menaikkan UMP 2021. Padahal jelas surat
edaran bukan produk hukum yang harus dilaksanakan," katanya melalui ponsel, Minggu (1/11).
Penetapan upah minimum, katanya, sudah dengan jelas diatur dalam UU Nomor 13 Tahin 2003
dan PP 78 Tahun 2015. Setelah 5 tahun PP tersebut berlaku, dilakukan survey KHL atau
kehidupan hidup layak untuk menentukan upah minimum. Tahun ini harusnya dilakukan survey
pasar untuk menentukan KHL karena sudah keluar peraturan mengenai KHL melalui Peraturan
Menaker Nomor 18 Tahun 2020.

"Sehingga berdasarkan aturan untuk menentukan upah minimum itu harus berdasarkan KHL
ditambah Inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi. Itu jelas diatur dalam UU Nomor 13 Tahun
2003. Oleh karena itu, SE yang dikeluarkan oleh Menaker bertentangan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku," katanya.

249