Page 299 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

KSP: DAYA BELI HARUS DIJAGA, TAPI BUKAN DENGAN KENAIKAN UPAH BURUH

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal meminta adanya kenaikan upah
2021, salah satu pertimbangannya ialah untuk meningkatkan daya beli. Menanggapi itu, Tenaga
Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono berujar sebaliknya. Edy berpandangan,
meningkatkan daya beli buruh tidak harus dengan menaikkan upah mereka. Menurutnya, selama
masa pandemi ini pemerintah sudah memberikan bantuan sosial hingga subsidi gaji untuk
menstimulus daya beli.

"Daya beli masyarakat itu harus dijaga tapi tidak harus selalu upah minimum, kita kan punya
program bantuan sosial yang banyak sekali, termasuk di dalamnya subsidi upah. Bahwa ada
kekurangan dan sebagainya bisa diperbaiki. Poin saya adalah bahwa menjaga daya beli itu tidak
harus dilakukan berdasarkan upah minimum," tutur Edy dalam diskusi daring, Minggu
(1/11/2020).

Sementara itu, Said Iqbal melihat bantuan dari pemerintah saja tidak cukup kuat untuk
menopang kebutuhan hidup dan meningkatkan daya beli buruh. Lebih dari itu, perusahaan
sebagai pemberi kerja harus memiliki tanggung jawab sosial terhadap pegawainya. Sehingga
pemerintah tidak terlalh dibebankan dengan memberikan bantuan melalui APBN.

"Oleh karena itu gak bisa mengandalkan APBN harus ada tanggung jawab sosial dari pengusaha.
Oleh krn itu saya, (perusahaan) yang mampu silakan dinaikkan, yang tidak mampu pada klausul
kedua dia tidak perlu menaikkan. Apa susahnya membuka ruang itu di dalam surat edaran?"
tutur Iqbal.

Sebelumnya, Said Iqbal mendorong pemerintah melalui Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
mencabut surat edaran terjait upah minimum 2021 yang tidak mengalami kenaikkan.

Iqbal menyarankan agar Menaker Ida dapat membuat surat edaran baru tentang adanya
kenaikkan upah pada 2021. Ia menilai, pemerintah tidak bisa memukul rata semua perusahaan
karena dianggap tidak mampu menaikkan upah pegawai. Di sisi lain, lanjutnya, ada banyak
perusahaan yang masih mampu melakukan hal tersebut.

"Kami tetap mendorong pemerintah, dalam hal ini Menteri Tenaga Kerja mencabut surat edaran,
kemudian buat surat edaran yang baru yang menyatakan ada kenaikan upah, yang masuk dalam
mekanisme dewan pengupahan kabupaten/kota sesuai dengan kemampuan masing-masing
kabupaten/kota dan sektor industrinya," ujar Iqbal dalam diskusi daring, Minggu (1/11/2020).

Selain itu, Iqbal meminta pemerintah mempertimbangkan situasi ekonomi, keamanan dan politik.
Di mana ia memandang buruh membutuhkan daya beli yang tinggi sehingga perlu kenaikkan
upah.

Ia berujar surat edaran Menaker semakin membuat buruh bergejolak untuk melakukan
perlawanan. Mengingat hal itu menjadi polemik barj di tengah buruh yang kontra terhadap
Undang-Undang Cipta Kerja. Karena itu, pencabutan surat edaran harus dilakukan guna
mencegah aksi besar para buruh.

"Jangan menunggu akan ada perlawanan keras seperti zaman Pak Habibie. Pasti akan ada aksi
besar-besaran bergulir terus di tiap kabupaten/kota. Dengan aksi penolakan omnibus law,
ditambah lagi dengan maslaah upah minimum itu," ujar Iqbal.

298