Page 297 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 297
GUBERNUR Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, Sabtu (31/10) malam, di rumah dinasnya
menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulsel naik 2%, dari Rp3.103.800 menjadi
Rp3.165.876, atau bertambah sekitar Rp62.076.
Menurutnya, keputusan itu diambil dari keputusan bersama dengan dewan pengupahan.
"Jika kita membandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia, Sulsel menempati urutan ke-7
dengan UMP tertinggi di Indonesia, di bawah DKI Jakarta, Papua, Sulawesi Utara, Bangka
Belitung, Aceh, dan Papua Barat," kata Nurdin.
Dia juga menyebutkan UMP Sulsel ini efektif berlaku pada 1 Januari 2021.
"Diminta kepada seluruh pengusaha mentaati keputusan ini. Semoga apa yang kita tetapkan ini
dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan tenaga kerja. Kita juga berharap dapat
menjaga dan meningkatkan ikiim investasi di daerah kita," sebut Nurdin.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memutuskan tidak menaikkan upah
minimum provinsi (UMP) 2021. Hal itu tertuang dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan
Republik Indonesia Nomor 11/HK04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum 2021 masa
pandemi Covid-19.
Tapi, Sekretaris DPD Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Provinsi Sulsel Muis meminta dan
akan terus memperjuangkan UMP 2021 bisa diusulkan naik 5%.
"Kenaikan UMP 2021 bisa menjadi langkah memberikan semangat kepada para buruh/pekerja,
dan juga sebagai kekuatan untuk meningkatkan daya beli masyarakat," serunya.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulsel Darmawan Bintang bingung
dengan permintaan buruh untuk kenaikan UMP 2021 sebesar 5%.
"Ya, hitungannya bagaimana? Ini ditetapkan menurut kemampuan, walaupun ada permintaan
dari teman-teman serikat pekerja untuk naik 5%, tapi kita juga mendengar dari sisi pengusaha
sehingga terjadi semacam dialog angka mana yang menguntungkan bagi dua pihak dan
terpilihlah angka 2% itu," urai Darmawan, Minggu (1/11).
Dia juga mengungkapkan, dengan ditetapkan UMP 2021 itu artinya kabupaten/kota di Sulsel
harus ikut aturan itu.
"Tapi bisa lebih tinggi asalkan mereka (kabupaten/kota) mampu dan itu ditetapkan oleh
pemerintah setempat. Asalkan jangan di bawah 2%," ungkap Darmawan. (OL-1).
296
