Page 293 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 293

Judul               Pengusaha Bingung Pada Kebijakan Anies soal UMP 2021: Pusing!
                Nama Media          detik.com
                Newstrend           Peraturan Upah Minimum
                Halaman/URL         https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/5236846/pengusaha-
                                    bingung-pada-kebijakan-anies-soal-ump-2021-pusing
                Jurnalis            Anisa Indraini
                Tanggal             2020-11-01 12:50:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              negative - Antonius J Supit (Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia
              Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial) Kalau bilang terkena dampak itu menghitung
              dampak dari mana? Apa dampak kena COVID, atau dampak omzet menurun, atau apa? Ini malah
              membingungkan di pelaksanaan. Pusing juga kita merumuskan mana yang terdampak, mana
              yang tidak terdampak

              negative - Antonius J Supit (Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia
              Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial) Jangan bikin keputusan yang nanti penafsiran
              bermacam-macam. Nanti perusahaan bilang terdampak, pekerja bilang tidak terdampak, kan
              panjang lagi. Kalau bilang terdampak, semua kita juga terdampak. Imbas dari kinerja ekonomi
              semua ini kan kena juga kita

              negative - Antonius J Supit (Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia
              Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial) Semestinya mengacu saja pada ketentuan
              Menaker, itu kan secara nasional. Kalau bagi industri-industri yang bersangkutan itu memang
              mampu,  silakan  dia  bicara  bipartit.  Itu  lebih  bijaksana  daripada  memberikan  kriteria  yang
              menurut saya tidak jelas juga. Tidak terdampak, tiba-tiba sekian bulan kemudian terdampak
              bagaimana jadinya? Itu kan serba susah memprediksi sesuatu yang belum terjadi
              negative - Antonius J Supit (Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia
              Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial) Masih ada upah lainnya seperti upah lembur,
              upah negosiasi dan lainnya. Pemerintah (hanya) mengatur upah minimum apabila perusahaan
              itu mau menerima pekerja baru, itulah yang berlaku. Setelah setahun, berlaku upah negosiasi.
              Jadi kalau pegawai atau perusahaan yang kinerjanya baik itu tidak usah diatur, silakan negosiasi
              langsung pekerja dan manajemen

              negative - Bob Azam (Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia) Bagi perusahaan yang
              tidak  terdampak  dapat  dilakukan  bipartit,  tidak  perlu  ditetapkan  seperti  itu.  Ini  kan  upah
              minimum  bukan  upah  efektif,  jadi  UM  itu  batas  bawah.  Kalau  ada  2  batas  bawah  kan
              membingungkan. Tahun depan kita mau berangkat dari upah yang mana?




                                                           292
   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298