Page 288 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

SOAL KEBIJAKAN UPAH, ANIES BASWEDAN DIMINTA MENYONTEK GANJAR

Langkah PemerintahProvinsi DKI Jakarta yang menetapkan kebijakan asimetris untuk upah
minimum provinsi (UMP) tahun 2021 dinilai kurang tepat. Dengan kebijakan itu, kenaikan UMP
hanya berlaku bagi korporasi yang dinilai tidak terdampak pandemi Covid-19 . ( Ekonom Institute
for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara menyebut,
Gubernur Anies Baswedan seyogyanya memberlakukan kenaikan UMP di semua sektor.
Pemberlakukan kenaikan itu sesuai dengan konsep dasar UMP sebagai perlindungan, karena
konsep UMP adalah perlindungan bagi pekerja yang rentan miskin atau upah terbawah.

"Saya kira kebijakan ini kurang tepat. Pemprov DKI harusnya menaikkan UMP di seluruh sektor,
karena konsep UMP adalah perlindungan bagi pekerja yang rentan miskin atau upah terbawah,"
ujar Bhima saat dihubungi MNC News Portal, Minggu (1/10/2020).

Keputusan Anies Baswedan ihwal UMP DKI Jakarta pada 2021 memang didasari atas penilaian
kinerja keuangan dan operasional sejumlah sektor bisnis di DKI Jakarta di tengah situasi krisis
ekonomi dan kesehatan akibat Covid-19.

Karena itu, kebijakan asimetris yang membagi kegiatan usaha yang terdampak Covid-19 tidak
dikenakan kenaikan UMP. Sementara, kegiatan perusahan yang tidak terdampak Covid-19 dapat
mengalami kenaikan UMP 2021 yang besarannya mengikuti rumus pada Peraturan Pemerintah
Nomor 78 Tahun 2015.

Melihat alasan itu, Bhima menilai, sulit mengaudit korporasi mana yang tidak terdampak Covid-
19 karena hampir seluruh sektor dianggap terdampak. Apalagi, kinerja sektor bisnis juga dinilai
belum seutuhnya pulih sebab proyeksi pemerintah pusat akan terjadinya inflasi 3% pada tahun
mendatang.

"Tapi yang lebih penting lagi kan tahun 2021, pemerintah pusat memproyeksi masih ada inflasi
3 %, jangan sampai buruh yang rentan miskin jatuh di bawah garis kemiskinan karena upahnya
tidak menyesuaikaninflasi," jelas Bhima.

Karenanya, kebijakan Anies dianggap belum mampu menjaga daya beli atau konsumsi buruh.
Jika hal ini terjadi, maka kerugian juga dirasakan pengusaha dan pemerintah karena ekonomi
berjalan lambat. "Sebaiknya Pemprov DKI meniru Gubernur Yogyakarta dan Jawa Tengah
dengan tetap menaikan UMP. Jangan pedulikan surat edaran dari Menteri Tenaga Kerja karena
keberpihakan pemerintah pusat terlalu condong ke kepentingan pengusaha," ujar dia.

(uka).

287