Page 283 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 283
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) menyarankan para gubernur melakukan
penyesuaian dengan tidak menaikkan UMP 2021 pada masa pandemi COVID-19.
PEMPROV SULAWESI SELATAN DAN YOGYAKARTA KOMPAK TETAPKAN UMP 2021
NAIK
Gubernur Sulawesi Selatan HM Nurdin Abdullah memutuskan menaikkan u pah minimum provinsi
(UMP) 2021 Sulawesi Selatan sebesar dua persen, per 1 Januari 2021.
Keputusan untuk menaikkan UMP tahun 2021 diambil berdasarkan hasil kajian Dewan
Pengupahan dengan melibatkan asosiasi pengusaha dan serikat pekerja.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) menyarankan para gubernur melakukan
penyesuaian dengan tidak menaikkan UMP 2021 pada masa pandemi COVID-19.
Menurut Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 14.15/X tanggal 27 Oktober 2020 tentang
penetapan upah minimum provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021.
Adapun kenaikan UMP 2021 ditetapkan sebesar 2 persen dari Rp 3.103.800 per bulan menjadi
Rp 3.165.876 per bulan berlaku mulai 1 Januari 2021.
"Diminta para pengusaha untuk menaati keputusan ini," kata Nurdin dalam keterangan pers
pemerintah melansir Antara di Makassar, Minggu (1/11/2020).
Menurut dia, keputusan itu juga diambil dengan mempertimbangkan sejumlah aspek termasuk
produktivitas dan kesejahteraan pekerja. "Semoga ini bisa menjaga iklim investasi di daerah
kita," kata Mantan Bupati Bantaeng itu.
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X memutuskan menaikkan
besaran Upah Minimum Provinsi pada 2021 menjadi Rp 1.765.000 atau naik 3,54 persen dari
besaran UMP DIY 2020 sebesar Rp 1.704.608.
"Gubernur DIY menetapkan Upah Minimum Provinsi Tahun 2021 sebesar Rp1.765.000 dan
berlaku mulai 1 Januari 2021," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY Aria
Nugrahadi dalam keterangan resminya di Yogyakarta seperti melansir Antara.
Besaran UMP DIY 2021 itu ditetapkan melalui Keputusan Gubernur DIY Nomor 319/KEP/2020
yang ditandatangani Sri Sultan HB X pada 31 Oktober 2020.
Ia mengatakan keputusan Gubernur DIY menaikkan UMP 2021 mempertimbangkan rekomendasi
dari hasil pertemuan Dewan Pengupahan DIY pada 30 Oktober 2020 yang dihadiri unsur
pemerintah, pekerja/buruh, dan unsur pengusaha.
"Dengan mempertimbangkan peningkatan perekonomian bagi pekerja dan kelangsungan usaha
pada saat pandemi COVID-19 serta untuk menjaga stabilitas dan menciptakan suasana
hubungan industrial yang kondusif," kata Aria.
Ia menyebutkan hasil rekomendasi Dewan Pengupahan DIY yang disepakati berupa saran dan
pertimbangan kenaikan upah minimum 3,33 persen berdasarkan kajian tenaga ahli terhadap
inflasi dan pertumbuhan ekonomi, sedangkan dari unsur buruh atau pekerja sebelumnya
mengajukan besaran kenaikan empat persen.
"Adapun dari unsur pengusaha tidak berkeberatan atas kenaikan upah minimum sebesar 3,33
persen hasil kajian tenaga ahli," kata dia.
282
