Page 278 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 278
Judul Puluhan Ribu Buruh Kepung MK dan Istana Besok
Nama Media detik.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/5236833/puluhan-ribu-
buruh-kepung-mk-dan-istana-besok
Jurnalis Achmad Dwi Afriyadi
Tanggal 2020-11-01 13:56:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Tuntutan yang akan disuarakan adalah, batalkan omnibus
law UU Cipta Kerja dan menuntut agar upah minimum tahun 2021 (UMP, UMK, UMSP, dan UMSK)
tetap naik
negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Tetapi bilamana nomor UU Cipta Kerja belum ada pada
saat penyerahan berkas gugatan tersebut, maka yang akan dilakukan KSPI dan KSPSI, AGN
hanya bersifat konsultasi ke MK
negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Aksi KSPI dan 32 federasi lainnya ini adalah non violance
(anti kekerasan), terukur, terarah, dan konstitusional. Aksi ini dilakukan secara damai tertib, dan
menghindari anarkis
neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Aksi 9 dan 10 juga membawa dua agenda yang kami
sebutkan di atas, dan dilakukan serentak di 24 provinsi
neutral - Andi Gani Nena Wea (Presiden KSPSI) Menjadi pilihan kami mengajukan judicial review
ke MK untuk memperjuangkan nasib buruh yang terdegradasi karena UU Cipta Kerja
neutral - Andi Gani Nena Wea (Presiden KSPSI) Kami masih yakin keadilan masih tegak di MK
dan kami berharap majelis hakim MK bisa melihat secara jernih masalah UU Cipta Kerja yang
sangat merugikan masa depan buruh Indonesia
Ringkasan
Puluhan ribu buruh dari 32 konfederasi seperti Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan
Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) akan menggelar aksi serentak di 24
provinsi besok Senin, 2 November 2020. Untuk wilayah Jabodetabek, aksi akan dipusatkan di
Istana dan Mahkamah Konstitusi (MK) dengan titik kumpul Patung Kuda pada 10.30 WIB.
Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, dalam aksi ini para buruh menuntut pembatalan Undang-
undang (UU) Cipta Kerja dan kenaikan upah minimum.
277
