Page 281 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 281
Dalam keterangan tertulisnya, yang dilansir di Jakarta oleh Antara, Anies menyatakan, UMP
Jakarta naik dengan sejumlah pertimbangan. Antara lain mempertimbangkan nilai produk
domestik bruto (PDB) dan inflasi nasional, kenaikan UMP adalah sebesar 3,27 persen sesuai
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
Pengecualian diberlakukan bagi kegiatan usaha yang terkena dampak COVID-19, upah
minimumnya tidak naik atau sama dengan upah minimum DKI Jakarta 2020 sebesar
Rp4.276.349.
Anies mengatakan penetapan UMP Rp4.416.186,548 pada 2021 hanya berlaku bagi sektor usaha
di Jakarta yang tidak terpengaruh pandemi COVID-19.
Kebijakan tersebut sekaligus menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor
M/11/HK.04/X/2020 untuk melakukan penyesuaian penetapan nilai UMP 2021 sama dengan UMP
2020 bagi perusahaan yang terkena dampak pandemi COVID-19.
Pemprov DKI Jakarta menyebut bahwa keputusan tersebut sebagai kebijakan asimetris guna
mengakomodasi kepentingan sektor usaha yang saat ini terkena dampak pandemi COVID-19.
"Masa pandemi COVID-19 turut berdampak pada sektor ekonomi seluruh dunia, termasuk
mayoritas usaha di Jakarta. Dengan mempertimbangkan dan menjunjung tinggi rasa keadilan,
Pemprov DKI Jakarta menetapkan kebijakan UMP 2021 ," ujar Anies.
Pandemi COVID-19 telah berdampak pada kondisi perekonomian dan kemampuan perusahaan
dalam memenuhi hak pekerja, termasuk dalam membayar upah.
Anies mengatakan perlu dilakukan penyesuaian terhadap penetapan UMP pada situasi pemulihan
ekonomi di masa pandemi dalam rangka memberikan perlindungan dan kelangsungan bekerja
bagi buruh, serta menjaga kelangsungan usaha.
Akan tetapi, masih terdapat sektor usaha yang tidak terlalu terkena dampak bahkan masih dapat
terus tumbuh positif pada masa pandemi ini.
"Sektor-sektor usaha tersebutlah yang diharapkan dapat menjaga daya beli pekerja yang akan
mendorong tumbuhnya perekonomian di DKI Jakarta," katanya.
Bagi perusahaan yang terdampak COVID-19, kata Anies, dapat menggunakan besaran nilai yang
sama dengan UMP 2020 dengan mengajukan permohonan kepada Dinas Tenaga Kerja,
Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta.
"Besarnya kenaikan upah setiap tahunnya seringkali dianggap menjadi satu-satunya faktor
peningkatan kesejahteraan pekerja," katanya.
Kartu Pekerja DKI Jakarta Pemprov DKI Jakarta terus berupaya untuk membuat alternatif lain
selain kenaikan upah dalam rangka peningkatan kesejahteraan pekerja di DKI Jakarta.
Pemprov DKI Jakarta juga berkolaborasi dengan masyarakat, khususnya pekerja/buruh dalam
rangka menyusun program peningkatan kesejahteraan. Salah satu hasilnya adalah program
Kartu Pekerja Jakarta sebagai program kebijakan Pemprov DKI Jakarta dalam rangka
peningkatan kesejahteraan pekerja dengan meringankan beban biaya transportasi, pangan, dan
pendidikan bagi anak pekerja.
Adapun fasilitas dan manfaat yang diberikan sebagai berikut :
280
