Page 279 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 279
PULUHAN RIBU BURUH KEPUNG MK DAN ISTANA BESOK
Puluhan ribu buruh dari 32 konfederasi seperti Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan
Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) akan menggelar aksi serentak di 24
provinsi besok Senin, 2 November 2020. Untuk wilayah Jabodetabek, aksi akan dipusatkan di
Istana dan Mahkamah Konstitusi (MK) dengan titik kumpul Patung Kuda pada 10.30 WIB.
Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, dalam aksi ini para buruh menuntut pembatalan Undang-
undang (UU) Cipta Kerja dan kenaikan upah minimum.
"Tuntutan yang akan disuarakan adalah, batalkan omnibus law UU Cipta Kerja dan menuntut
agar upah minimum tahun 2021 (UMP, UMK, UMSP, dan UMSK) tetap naik," kata Said Iqbal
dalam keterangan tertulis, Minggu (1/11/2020).
Pada saat bersamaan, lanjutnya, akan diserahkan gugatan uji materiil dan uji formil omnibus law
UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi.
"Tetapi bilamana nomor UU Cipta Kerja belum ada pada saat penyerahan berkas gugatan
tersebut, maka yang akan dilakukan KSPI dan KSPSI, AGN hanya bersifat konsultasi ke MK,"
ujarnya.
Said Iqbal memastikan, meskipun nomor UU Cipta Kerja belum keluar, aksi 2 November di Istana
dan Mahkamah Konstitusi akan tetap dilakukan.
"Aksi KSPI dan 32 federasi lainnya ini adalah non violance (anti kekerasan), terukur, terarah, dan
konstitusional. Aksi ini dilakukan secara damai tertib, dan menghindari anarkis," katanya.
Said melanjutkan, buruh juga akan menggelar aksi pada 9 November 2020 di DPR Senayan
Jakarta untuk menuntut dilakukannya legislatif review dan tanggal 10 November 2020 di Kantor
Kementerian Ketenagakerjaan untuk menuntut upah minimum 2021 harus tetap naik.
"Aksi 9 dan 10 juga membawa dua agenda yang kami sebutkan di atas, dan dilakukan serentak
di 24 provinsi," jelasnya.
Senada, Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea mengatakan, aksi ini akan dipusatkan di Gedung
MK. Andi mengatakan, aksi yang dilakukan ini merupakan langkah konstitusional.
"Menjadi pilihan kami mengajukan judicial review ke MK untuk memperjuangkan nasib buruh
yang terdegradasi karena UU Cipta Kerja," terangnya.
Andi menilai masih ada peluang. Dia juga menambahkan, aksi ini akan digelar di beberapa
daerah lain.
"Kami masih yakin keadilan masih tegak di MK dan kami berharap majelis hakim MK bisa melihat
secara jernih masalah UU Cipta Kerja yang sangat merugikan masa depan buruh Indonesia,"
ujarnya.
278
