Page 286 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

Karena hal ini, mahasiswa dan juga buruh yang tergabung pada kelompok serikat pekerja di
Indonesia berencana menggelar aksi demonstrasi besar-besaran secara serentak di 24 provinsi
di Indonesia, pada Senin, 2 November 2020 mendatang.

Sedikitnya, untuk wilayah Jabodetabek, Karawang, dan Purwakarta, massa buruh diprediksi
berjumlah lebih dari 10.000 orang. Aksi tersebut rencananya dilakukan di Istana Negara dan
gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said
Iqbal menyatakan, aksi massal tersebut dilakukan para pekerja dalam rangka menuntut
pemerintah untuk membatalkan penerapan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja.

Mereka juga meminta agar kepala daerah di Indonesia tidak menuruti pemerintah dan menaikan
upah minimum tahun 2021. "Kalau di Jawa barat aksinya di Bandung, Banten di Serang, Jawa
Tengah di Semarang, Jawa Timur di Surabaya, Kepulauan Riau di Batam dan beberapa lainnya,"
ungkapnya saat dihubungi pada Sabtu, 31 Oktober 2020.

Ia pun meminta gubernur untuk tak mengindahkan surat edaran Menteri Ketenagakerjaan terkait
upah minimum 2021. Menurut Said, surat edaran sama halnya dengan ajakan aparat
kewilayahan yang boleh dipatuhi ataupun tidak oleh warganya.

"Harus diabaikan surat edaran menteri tenaga kerja terkait upah minimum 2021 yang sama
dengan upah minimum 2020 atau naik 0 persen. Karena surat edaran ini bentuknya imbauan.
Seperti pa RT membuat surat kerja bakti, boleh warga ikut boleh juga tidak," jelas Said.

Artikel ini sebelumnya telah terbit di Prfmnews.id dengan judul : ' 2 Hari Lagi, 10.000 Buruh Akan
Kepung Dua Lokasi Ini Tuntut Kenaikan Upah dan Tolak Omnibus Law ' Said menyatakan bahwa
pemerintah seharusnya menaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021.

Ini karena Jawa Barat memiliki potensi industri yang lebih besar jika dibandingkan Jawa
Tengah.(Haidar RaisM News)***.

285