Page 287 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 287

Judul               Soal Kebijakan Upah, Anies Baswedan Diminta Menyontek Ganjar
                Nama Media          sindonews.com
                Newstrend           Peraturan Upah Minimum
                Halaman/URL         https://ekbis.sindonews.com/read/215830/34/soal-kebijakan-upah-
                                    anies-baswedan-diminta-menyontek-ganjar-1604207510
                Jurnalis            Suparjo Ramalan
                Tanggal             2020-11-01 13:29:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif



              Narasumber

              negative - Bhima Yudhistira Adhinegara (Ekonom Institute for Development of Economics and
              Finance (Indef)) Saya kira kebijakan ini kurang tepat. Pemprov DKI harusnya menaikkan UMP di
              seluruh sektor, karena konsep UMP adalah perlindungan bagi pekerja yang rentan miskin atau
              upah terbawah

              negative - Bhima Yudhistira Adhinegara (Ekonom Institute for Development of Economics and
              Finance (Indef)) Tapi yang lebih penting lagi kan tahun 2021, pemerintah pusat memproyeksi
              masih ada inflasi 3 %, jangan sampai buruh yang rentan miskin jatuh di bawah garis kemiskinan
              karena upahnya tidak menyesuaikaninflasi

              negative - Bhima Yudhistira Adhinegara (Ekonom Institute for Development of Economics and
              Finance (Indef)) Sebaiknya Pemprov DKI meniru Gubernur Yogyakarta dan Jawa Tengah dengan
              tetap  menaikan  UMP.  Jangan  pedulikan  surat  edaran  dari  Menteri  Tenaga  Kerja  karena
              keberpihakan pemerintah pusat terlalu condong ke kepentingan pengusaha



              Ringkasan

              Langkah  PemerintahProvinsi  DKI  Jakarta  yang  menetapkan  kebijakan  asimetris  untuk  upah
              minimum provinsi (UMP) tahun 2021 dinilai kurang tepat. Dengan kebijakan itu, kenaikan UMP
              hanya berlaku bagi korporasi yang dinilai tidak terdampak pandemi Covid-19 . ( Ekonom Institute
              for  Development  of  Economics  and  Finance  (Indef)  Bhima  Yudhistira  Adhinegara  menyebut,
              Gubernur  Anies  Baswedan  seyogyanya  memberlakukan  kenaikan  UMP  di  semua  sektor.
              Pemberlakukan kenaikan itu sesuai dengan konsep dasar UMP sebagai perlindungan, karena
              konsep UMP adalah perlindungan bagi pekerja yang rentan miskin atau upah terbawah.









                                                           286
   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292