Page 292 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 292
Berita terkait Tak Ikuti Surat Edaran Menaker, Pemprov Jateng Tetapkan UMP Naik 3,27 Persen
Tolak SE Menaker Soal Upah Minimum 2021, KSPI Dan FSPMI Ancam Lakukan Mogok Kerja
Nasional UMP 2021 Tidak Naik Jadi Jalan Tengah Di Saat Kondisi Sulit
Puluhan buruh yang beraksi ini berasal dari KSPSI, KSPI, AGN dan Gekanas. Selain berunjuk
rasa, mereka juga akan melayangkan uji materi omnibus law UU Cipta Kerja kepada MK.
"Tuntutan yang akan disuarakan adalah, batalkan omnibus law UU Cipta Kerja dan menuntut
agar upah minimum tahun 2021 (UMP, UMK, UMSP, dan UMSK) tetap naik," kata Presiden
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal lewat keterangan persnya, Minggu
(1/11).
Di MK, para buruh akan melayangkan uji materi UU Ciptaker. Namun jika UU ini belum masuk
dalam lembaran negara, maka yang dilakukan para buruh di MK sebatas konsultasi. "Bilamana
nomor UU Cipta Kerja belum ada pada saat penyerahan berkas gugatan tersebut, maka yang
akan dilakukan KSPI dan KSPSI AGN hanya bersifat konsultasi ke MK," ujarnya.
Adapun buruh yang akan mengikuti aksi berasal dari berbagai kota seperti Jakarta, Depok,
Bogor, Tangerang Raya, Serang, Cilegon, Karawang, Bekasi, Purwakarta, Subang, Indramayu,
Cirebon, Bandung Raya, Cimahi, Cianjur, Sukabumi, Semarang, Kendal, Jepara, Surabaya,
Mojokerto, Pasuruan, Sidoarjo, dan Gresik.
Selain itu, aksi juga akan dilakukan di Jogja, Banda Aceh, Medan, Deli Serdang, Batam, Bintan,
Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Lampung, Makassar, Gorontalo, Bitung, Kendari, Morowali,
Banjarmasin, Palangkaraya, Samarinda, Lombok, Ambon, Papua, dan sebagainya. "Aksi KSPI
dan 32 federasi lainnya ini adalah non violance (anti kekerasan), terukur, terarah, dan
konstitusional. Aksi ini dilakukan secara damai, tertib, dan menghindari anarkis," tegasnya.
Tak Ikuti Surat Edaran Menaker, Pemprov Jateng Tetapkan UMP Naik 3,27 Persen Selain 2
November, aksi akan dilanjutkan 9 November 2020 di DPR RI untuk menuntut dilakukannya
legislatif review dan tanggal 10 November 2020 di kantor Kementerian Ketenagakerjaan untuk
menuntut upah minimum 2021 harus tetap naik. "Aksi 9 dan 10 juga membawa dua agenda
yang kami sebutkan di atas, dan dilakukan serentak di 24 provinsi," tutupnya.
EDITOR: WIDIAN VEBRIYANTO Tag: BURUH ISTANA MK UU CIPTAKER.
291
