Page 294 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

Ringkasan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menetapkan kebijakan asimetris atau tidak sama dalam
memutuskan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021 dengan edaran Kemnaker. Bagi perusahaan
yang tidak terdampak pandemi virus Corona (COVID-19), UMP 2021 ditetapkan naik 3,27%
menjadi Rp 4.416.186,548. Sedangkan perusahaan yang terdampak pandemi boleh menetapkan
UMP 2021 sama dengan tahun ini.

PENGUSAHA BINGUNG PADA KEBIJAKAN ANIES SOAL UMP 2021: PUSING!

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menetapkan kebijakan asimetris atau tidak sama dalam
memutuskan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021 dengan edaran Kemnaker. Bagi perusahaan
yang tidak terdampak pandemi virus Corona (COVID-19), UMP 2021 ditetapkan naik 3,27%
menjadi Rp 4.416.186,548.

Sedangkan perusahaan yang terdampak pandemi boleh menetapkan UMP 2021 sama dengan
tahun ini.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Ketenagakerjaan dan
Hubungan Industrial, Antonius J Supit menilai kebijakan itu membingungkan.

Dia mempertanyakan bagaimana cara menetapkan suatu perusahaan terdampak atau tidak
terdampak pandemi COVID-19.

"Kalau bilang terkena dampak itu menghitung dampak dari mana? Apa dampak kena COVID,
atau dampak omzet menurun, atau apa? Ini malah membingungkan di pelaksanaan.

Pusing juga kita merumuskan mana yang terdampak, mana yang tidak terdampak," kata Anton
kepada detikcom, Minggu (1/11/2020).

"Jangan bikin keputusan yang nanti penafsiran bermacam-macam. Nanti perusahaan bilang
terdampak, pekerja bilang tidak terdampak, kan panjang lagi. Kalau bilang terdampak, semua
kita juga terdampak. Imbas dari kinerja ekonomi semua ini kan kena juga kita," tambahnya.

Daripada dibedakan dan bikin bingung, dia menyarankan agar UMP 2021 DKI Jakarta disesuaikan
saja dengan SE Menaker yakni nilainya sama dengan tahun ini.

Jika ada perusahaan yang mampu bayar lebih, dia menyebut bisa dilakukan perundingan bipartit
antara pengusaha dengan pekerja.

"Semestinya mengacu saja pada ketentuan Menaker, itu kan secara nasional. Kalau bagi industri-
industri yang bersangkutan itu memang mampu, silakan dia bicara bipartit. Itu lebih bijaksana
daripada memberikan kriteria yang menurut saya tidak jelas juga.
Tidak terdampak, tiba-tiba sekian bulan kemudian terdampak bagaimana jadinya? Itu kan serba
susah memprediksi sesuatu yang belum terjadi," tuturnya.

Lagi pula, kata Anton, UMP ini bukan berarti berlaku untuk upah keseluruhan, melainkan hanya
berlaku untuk pekerja baru atau fresh graduate. Pekerja dinilai masih bisa negosiasi gaji sesuai
kemampuan perusahaan.

"Masih ada upah lainnya seperti upah lembur, upah negosiasi dan lainnya. Pemerintah (hanya)
mengatur upah minimum apabila perusahaan itu mau menerima pekerja baru, itulah yang
berlaku.

293